PKS Nilai Revisi UU IKN Semata Demi Cari Investor

Wapres Ma'ruf Bakal Pimpin Dewas Regional Jabodetabekpunjur

Panja Revisi UU IKN Sepakat Dibentuk

Dubes Uni Eropa Cari Solusi Praktis Jika Sudah Waktunya Pindah IKN

Usulan Pemindahan Kantor Pertamina ke IKN Diminta Dipertimbangkan Kembali

Pertamina diminta mempertimbangkan kembali usulan rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Konsep Pembangunan IKN Fokus ke Kota Hutan

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pihaknya akan menjalankan pembangunan yang memiliki komitmen aksi iklim di tingkat kota.

Publik Anggap Pembangunan IKN Bukan Prioritas untuk Dilanjutkan

Komunikasi Publik Terkait Pembangunan IKN Dinilai Masih Buruk

Ketidakjelasan Jadi Penyebab Investor Ogah Tanam Investasi di IKN

Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai investor belum percaya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah Dianggap Belum Maksimal Tarik Investor Bangun IKN

Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah telah gagal membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Pohon Kehidupan jadi Tema Logo IKN

Bappenas Kebut Revisi UU IKN

Gula-Gula IKN Tak Laku

Proyek raksasa nan ambisius Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berada di simpang jalan. Upaya pemerintah memberikan karpet merah kepada para investor dengan mengobral segala insentif, belum mampu membuat calon investor tergiur.

Bahkan, belum setahun UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara berlaku, pemerintah akan merevisi undang-undang tersebut untuk mengakselerasi masuknya investor ke IKN.

Obral insentif ke IKN dimulai dari Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2023.

Pada Pasal 18 hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), IKN diberikan dengan jangka waktu 95 tahun untuk siklus pertama. HGU ini kemudian dapat diperpanjang pada siklus kedua dengan jangka waktu yang sama yaitu 95 tahun.

Dengan demikian, HGU di IKN dapat digunakan maksimal hingga 100 tahun. Sedangkan hak guna bangunan Pasal 19 dan hak pakai Pasal 20 sama-sama maksimal 160 tahun. Padahal insetif penggunaan lahan selama ini berpotensi mewariskan konflik lahan pada generasi mendatang.

Tak hanya itu dalam PP tersebut, pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan untuk perusahaan asing yang mau memindahkan kantornya ke IKN Nusantara sampai 100?n mengizinkan pekerja asing tinggal di IKN sampai 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Selain itu Jokowi juga memberikan insentif bagi perusahaan melalui pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah. Hal ini untuk mendorong minat masyarakat untuk bekerja di IKN.

Meski pemerintah menawarkan segala pemanis di IKN, gayung belum bersambut dari investor. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi IKN.

Sejauh ini sebanyak 209 investor sudah menyatakan minatnya berinvestasi di IKN. Namun baru 36 investor yang telah menekan non disclosure agreement. Mereka akan membuat studi kelayakan dan mengambil rencana bisnis yang akan dilakukan.

Sejak awal rencana pembangunan IKN memantik silang pendapat yang tajam. Proyek yang dibangun pada 2022-2045 itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Karena Indonesia tengah memulihkan ekonomi akibat terjangan pandemi covid-19.

Total dana yang diperlukan untuk membangun IKN sebesar Rp500 triliun. Di mana sebanyak 20% diambil dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dana dari APBN itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih dan gedung pemerintahan.

Selain ketidaktetapan pemulihan covid-19, APBN 2023 juga masih mendapatkan tekanan dampak ekonomi global yang masih melambat akibat fragmentasi geopolitik Rusia-Ukraina.

Belum lagi Indonesia memasuki tahun politik yang pastinya membuat investor masih wait and see untuk melihat konstelasi politik pemilu 2024 yang kini sudah mulai menghangat.

Di samping itu, aspek-aspek lain yang menyangkut kajian yuridis, sosiologis dan lingkungan dari proyek IKN yang menyisakan tanda tanya karena dilakukan secara tergesa-gesa.

Proyek IKN juga diperkirakan memanaskan kontestasi politik. Presiden Jokowi harus berpikir keras menyiapkan penggantinya agar bisa meneruskan proyek tersebut. Untuk siapakah proyek IKN sebenarnya?

RUU Kekhususan Jakarta Diharapkan Mampu Mengakomodasi Kesejahteraan Masyarakat

Konsep Green & Smart City IKN Tarik Minat Investor Jerman

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan dipastikan terus berjalan dan mengutamakan aspek lingkungan. Konsep Green Energy dan Smart City di IKN berhasil menarik minat calon investor di acara Hannover Messe 2023. 

Pembangunan IKN terus gencar dilakukan pemerintah. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono memastikan, pembangunan IKN bukan bentuk deforestasi, melainkan reforestasi. Dari 250 ribu hektare lahan, hanya 25% yang akan dibangun kawasan kota. Sementara sisanya akan tetap menjadi kawasan hijau.

Agung dalam gelaran Hannover Messe 2023 menjelaskan, Otorita IKN berhasil menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan asal Jerman, Siemens di bidang smart city, smart mobility, dan smart energy. Selain Siemens, ada beberapa perusahaan asal Jerman yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Utamanya mereka yang bergerak di bidang pengolahan air dan energi terbarukan.

"Ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa IKN Nusantara akan menjadi smart sustainable forest city. Kepala Otorita IKN juga menjelaskan bahwa salah satunya adalah dengan pemanfaatan energi terbarukan. Ini kemudian menarik perhatian yang luar biasa," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono.

Meskipun Indonesia membutuhkan investor untuk membangun IKN, Agus memastikan pihaknya tetap mengutamakan dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat setempat.

Bantu Kesembuhan Indah yang Lahir Tanpa Anus

Segmen Jumat Berkah kali ini mengangkat kisah balita bernama Indah yang berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Indah yang tiinggal di Tebingtinggi, Sumatera Utara lahir tanpa memiliki anus hingga harus menahan perih setiap hari. 

Belajar Pemindahan Ibu Kota, DPD RI ke Kazakhstan

11 anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja di Kazakhstan. Salah satu agendanya adalah untuk mempelajari tentang cara Kazakhstan memindahkan ibu kota.

Bonus Demografi dan Pemindahan Ibu Kota (3)

Indonesia bersiap menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030. Dimana jumlah penduduk usia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Bonus demografi ini perlu diatur dengan baik, karena jika tidak bisa menjadi bencana demografi. Indonesia juga dihadapkan pada persiapan pemindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur. Apakah pemindahan ibu kota ini dapat mempercepat proses pemerataan bonus demografi?

Bonus Demografi dan Pemindahan Ibu Kota (2)

Indonesia bersiap menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030. Dimana jumlah penduduk usia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Bonus demografi ini perlu diatur dengan baik, karena jika tidak bisa menjadi bencana demografi. Indonesia juga dihadapkan pada persiapan pemindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur. Apakah pemindahan ibu kota ini dapat mempercepat proses pemerataan bonus demografi?

Bonus Demografi dan Pemindahan Ibu Kota (1)

Indonesia bersiap menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030. Dimana jumlah penduduk usia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Bonus demografi ini perlu diatur dengan baik, karena jika tidak bisa menjadi bencana demografi. Indonesia juga dihadapkan pada persiapan pemindahan ibu kota ke provinsi Kalimantan Timur. Apakah pemindahan ibu kota ini dapat mempercepat proses pemerataan bonus demografi?

Asa Ibu Kota Baru (3)

Penunjukkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah ibu kota baru yang memunculkan euforia di kalangan warganya. Tidak kurang dari 1,5 juta orang akan turut diboyong dari Jakarta ke Kalimantan. Beragam respon pun bermunculan, mulai dari harapan akan perbaikan ekonomi, banyaknya lapangan pekerjaan, hingga maraknya praktik makelar lahan. Lantas, siapkah warga Kalimantan Timur menjadi warga ibu kota negara? 

Asa Ibu Kota Baru (2)

Penunjukkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah ibu kota baru yang memunculkan euforia di kalangan warganya. Tidak kurang dari 1,5 juta orang akan turut diboyong dari Jakarta ke Kalimantan. Beragam respon pun bermunculan, mulai dari harapan akan perbaikan ekonomi, banyaknya lapangan pekerjaan, hingga maraknya praktik makelar lahan. Lantas, siapkah warga Kalimantan Timur menjadi warga ibu kota negara? 

Asa Ibu Kota Baru (1)

Penunjukkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi wilayah ibu kota baru yang memunculkan euforia di kalangan warganya. Tidak kurang dari 1,5 juta orang akan turut diboyong dari Jakarta ke Kalimantan. Beragam respon pun bermunculan, mulai dari harapan akan perbaikan ekonomi, banyaknya lapangan pekerjaan, hingga maraknya praktik makelar lahan. Lantas, siapkah warga Kalimantan Timur menjadi warga ibu kota negara? 

Aneka Hoaks Isu Pemindahan Ibu Kota RI

Selalu ada kabar bohong yang beredar ikut mengiringi isu-isu strategis bangsa. Tidak terkecuali dalam rencana  pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Apa saja kebohongan-kebohongan itu? 

Hoaks Seputar Calon Ibu Kota RI

Belum genap sepekan pemerintah merilis kepastian pemindahan Ibu Kota, Hoaks seputar Ibu kota baru sudah mulai bermunculan. Apa saja hoaks yang beredar? lalu faktanya seperti apa? 

Potensi Bencana Calon Ibu Kota Baru RI

BNPB mengungkapkan terdapat sejumlah potensi kebencanaan di wilayah calon ibu kota baru RI. Mulai dari potensi tsunami atas keberadaan megathrust di wilayah Sulawesi Utara hingga potensi banjir di muara sungai. 

Mengawal Legalitas Pembangunan Ibu Kota Baru

Pemerintah menargetkan paling lambat pada tahun 2024 mendatang, pusat pemerintahan sudah dipindahkan. Namun, ada banyak pekerjaan yang menunggu untuk dituntaskan setelah lokasi ibu kota baru diumumkan. Eksekutif dan Legislatif harus bekerja sama untuk menyelesaikan payung hukum pemindahan ibu kota. 

Jalan Panjang Pindahkan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. Namun sederet proses politik harus diselesaikan sebelum pembangunan dapat mulai dilakukan. Seperti apa jalan panjang untuk memindahkan ibu kota? 

Ini Rancangan Mabes Polri di Ibu Kota Baru

Polri mendukung kebijakan presiden untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyiapkan tiga langkah terkait pemindahan ibu kota. 

Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru Dinilai Belum Ideal

Kemenkeu menyebut kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur sekitar Rp466 triliun. Adapun skema pembiayaannya yakni 19,2?ri APBN, 26,2?ri swasta, dan 54,6?ri KPBU. Menurut ahli arsitektur perkotaan M Jehansyah Siregar, skema tersebut belum ideal. Seharusnya lembaga pemerintah berperan sebagai pemimpin pembangunan dan pengembangan ibu kota dan kawasan.