Ini Deretan Konglomerat yang Siap Investasi di IKN

Tercatat hingga 17 Agustus 2023, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap satu sudah mencapai 41,3 persen. Pembangunan IKN tahap satu ini terdiri dari 39 paket fisik di antaranya Istana Negara dan lapangan upacara yang mencapai 22,135 persen.

Sementara progres pembangunan IKN tahap dua yang terdiri dari 39 paket fisik baru mencapai 0,09 persen. Tahap dua ini meliputi kantor kementerian koordinator dua dan rumah susun ASN.

Total biaya pembangunan IKN dibutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Sebesar Rp89,4 triliun menggunakan dana APBN, KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, BUMN dan BUMD sebesar Rp132,2 triliun.

Sejumlah konglomerat juga siap untuk berinvestasi di kawasan IKN yang meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Para konglomerat tersebut di antaranya ada Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Wijaya (Sinarmas) dan Budi Hartono (Djarum).

Jakarta Bakal Jadi Kota Jasa Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Jakarta akan menjadi kota jasa usai tak lagi menjadi ibu kota.
 

Pembangunan Kota Berkelanjutan Perkuat Posisi ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kota yang berkelanjutan akan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pj Gubernur Singgung Status Jakarta saat Upacara HUT

Cari Untung di Sungai Ciliwung

Jakarta selalu punya cerita, termasuk kehidupan kawasan bantaran sungai yang selama ini hampir tak pernah absen dari genangan air dan banjir. 

Ciliwung, merupakan salah satu sungai yang melewati kawasan Jakarta. Melintas sepanjang 120 kilometer, mulai dari Kabupaten Bogor hingga Jakarta, dengan luas daerah tangkapan air 380 kilometer persegi. Ini menjadikannya sungai terpanjang yang membelah kawasan DKI Jakarta.

Sejak tahun 2012, normalisasi Ciliwung menjadi sebuah proses panjang. Dinilai dalam kondisi kritis, Ciliwung masuk daftar 15 sungai yang harus dipulihkan oleh pemerintah. 

Pemenang Sayembara Logo IKN Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Ahok Dinilai Belum Tepat Pimpin IKN Nusantara

Menyusul disahkannya RUU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pertanyaan mengenai siapa pemimpin pertama dari otorita IKN muncul di publik. Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Bambang Brojonegoro, Azwar Anas dan terakhir Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Namun pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai Ahok dan sederat nama tersebut belum ada yang sepenuhnya tepat dengan fokus pemerintah untuk IKN Nusantara. Menurut Burhanudin fokus pemerintah saat ini membawa IKN bukan semata-mata pusat pemerintahan tapi juga pusat bisnis.

Siapa Layak Pimpin IKN Nusantara?

Menyusul disahkannya RUU Ibu Kota Negara (IKN), pertanyaan mengenai siapa pemimpin pertama dari otorita IKN muncul di publik. Momen tersebut ditangkap langsung oleh PDIP dengan menyodorkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Namun selain Ahok, ada juga yang lebih dahulu disebut seperti Bambang Brojonegoro dan Azwar Anas. Bahkan ada juga nama yang sesuai dengan kriteria yang sempat terlempar dari Presiden Jokowi yaitu Ridwan Kamil. 

Meski Dipenjara, Masalah Edy Mulyadi dengan Suku Dayak Belum Selesai

Aliansi Borneo Bersatu menuntut Edy Mulyadi dihukum dengan cara adat Dayak setelah menjalani hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jubir Aliansi Borneo Bersatu Rahmat Nasution Hamka menegaskan, meskipun sudah seandainya sudah menjalani hukuman penjara, masalah Edy dengan suku Dayak belum selesai. 

PDIP Sodorkan Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

PDI Perjuangan akan mengajukan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi kepala otorita ibu kota baru, Nusantara kepada Presiden Jokowi. Menurut PDIP, Ahok pantas memimpin ibu kota baru karena dinilai sukses memimpin Jakarta.

Butuh Rp466 Triliun, Dari Mana Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru

Pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp466 triliun. Ada tiga skema pembiayaan yaitu dari APBN, swasta atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha. 

Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Apa?

Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria berharap setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan, Jakarta tetap menjadi daerah khusus. Pansus RUU Ibu Kota Negara menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR akan membahas status Jakarta setelah ibu kota resmi pindah. 

Sri Mulyani Dicecar Soal Dana PEN untuk Bangun Ibu Kota Baru

Komisi XI DPR RI mempertanyakan dana pembangunan Ibu Kota Baru yang diambil dari dana penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan alokasi penggunaan dana yang seharusnya. 

Indonesia Bersiap Pindah Ibu Kota

Menyusul telah disahkannya UU Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah segera mencantumkan pos anggaran pembangunannya di dalam revisi APBN 2022. Nilai total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp466 triliun yang pencairannya dibagi dalam beberapa tahapan. 

Pansus RUU Ibu Kota Negara Gelar Rapat Bersama Pemerintah

Panitia khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) malam ini, Senin (17/1/2022) menggelar rapat bersama pemerintah yang diwakili Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Keputusan tingkat satu dalam RUU IKN akan diambil dalam rapat tersebut.

Buru-buru RUU Ibu Kota Baru

Pembahasan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dikebut meski masuh banyak substansi yang harus dicermati. Tanda-tanda kejar tayang terlihat terutama mengenai bentuk pemerintahan dan kekhususan ibu kota negara. Undang-undang ini ditargetkan masuk dalam rapat paripurna besok, Selasa (18/1/2022).

Jokowi: Proyek Ibu Kota Baru Dilanjutkan

Presiden Joko Widodo menegaskan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur terus dilanjutkan. Rencana tersebut juga didukung oleh Menhan Prabowo Subianto yang ikut meninjau pembangunan jalan tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pemerintah Kejar Target Pindahkan Ibu Kota

Tahun 2019 tercatat dalam sejarah sebagai tahun pencanangan pemindahan ibu kota. Wacana ini yang telah muncul sejak Presiden Soekarno, namun tak kunjung terlaksana. Tahun 2020 menjadi awal rangkaian kerja keras untuk memenuhi target pemindahan ibu kota pada 2024.

Aneka Hoaks Isu Pemindahan Ibu Kota RI

Selalu ada kabar bohong yang beredar ikut mengiringi isu-isu strategis bangsa. Tidak terkecuali dalam rencana  pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Apa saja kebohongan-kebohongan itu? 

Pelabuhan Kariangau Jadi Salah Satu Akses Menuju Ibu Kota Baru

Penajam Paser Utara, Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota baru bisa dikunjungi menggunakan Kapal Feffy melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan. Pelabuhan Kariangau beroperasi selama 24 jam dengan 12 unit kapal.

Kemenhub Rancang Pola Transportasi Umum di Ibu Kota Baru

Kementerian Perhubungan saat ini mulai merancang pola pembangunan transportasi massal di Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Nantinya sistem transportasi di Ibu Kota baru akan dibuat zonasi perkantoran dan permukiman. Hal tersebut diharap masyarakat akan memaksimalkan penggunaan transportasi umum.

Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Hutan & Orangutan di Kaltim?

Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan pertanyaan soal kelestarian hutan dan konservasi orangutan. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud menyebut hal ter itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan wilayahnya menjadi Ibu Kota justri kelestarian hutan dan orangutan akan lebih terjaga. 

Opsi - Welcome DKI Kaltim (3)

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Apakah pemindahan ibu kota ini akan berjalan lancar tanpa hambatan? Atau justru akan menjadi proyek mangkrak yang menelan biaya besar. Berikut pembahasannya dalam Opsi dengan tema "Welcome DKI Kaltim".

Ini Konsep Ibu Kota Baru RI

Rencana pemindahan Ibu Kota RI di masyarakat menjadi tebak-tebakan di manakah lokasi persisnya. Presiden Jokowi sejauh ini belum mengungkapkan selain di Kalimantan. Namun konsep pembangunannya kota baru ini sudah diumumkan, yaitu green and smart city.

Persiapan Pengembangan Ibu Kota Baru Mulai Tahun 2020

Kalimantan telah dipilih sebagai lokasi Ibu Kota baru Indonesia karena strategis dan relatif aman dari gempa. Banyak pihak yang mengusulkan Ibu Kota baru dibangun berkonsep smart and green city. Infrastuktur akan dibangun dari awal yakni sekitar tiga sampat empat tahun untuk menyelesaikan pembangunan. 

Siap-siap Pindah Ibu Kota (1)

Presiden Joko Widodo menyatakan pemindahan Ibu Kota adalah keputusannya sebagai Kepala Negara. Proyek Ibu Kota baru diperkirakan sudah rampung pada 2024. Kota apa yang dipilih sebagai pengganti Jakarta? Seperti apa skema pembiayaannya?

Diduga Penanda Lokasi Ibu Kota Baru, Patok Geospasial Ditanam di Balikpapan

Patok dengan tanda silang bewarna oranye banyak ditemukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Patok tersebut milik Badan Informasi Geospasial dengan tujuan untuk pembuatan peta dasar berdasarkan permintaan Bappenas RI.

Menteri PPN Bertemu Sejumlah Gubernur Bahas Ibu Kota Baru

Gubernur Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, untuk membahas mengenai rencana pemindahan ibu kota RI ke luar Pulau Jawa. Pada pertemuan tersebut, masing-masing gubernur memaparkan potensi dan kesiapan daerahnya untuk menjadi ibu kota baru.

Berharap Ibu Kota yang Modern, Indah dan Rapi

Ide pemindahan ibu kota sudah muncul sejak puluhan tahun silam. Presiden Joko Widodo harus mengambil sejumlah langkah agar pemindahan ibu kota tidak kembali sekedar wacana. Pemindahan ibu kota di sejumlah negara Asia Tenggara sukses menampilkan wajah yang lebih rapi, indah dan modern.

Berburu Lokasi Ibu Kota Baru

Ide pemindahan ibu kota telah muncul sejak masa orde lama. Namun hingga sekian presiden kemudian, ide itu tidak pernah terlaksana. Salah satu kendala utamanya adalah mencari lokasi yang dinilai paripurna. Ada sejumlah catatan, agar ibu kota baru dapat memenuhi berbagai harapan.