SBY Cemas Moeldoko akan Sukses Kudeta Demokrat

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cemas Kepala Staf Presiden Moeldoko akan sukses mengambil alih Partai Demokrat. 

Melalui peninjauan kembali (PK) yang saat ini tengah ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). SBY bahkan mengaku mendapat informasi dari seorang mantan menteri soal PK yang dilayangkan oleh Moeldoko tersebut.

PK yang dilayangkan Moeldoko sudah teregister di MA sejak pekan lalu. Biasanya MA menghabiskan waktu maksimal tiga bulan untuk memutus permohonan PK. 

Seiring proses PK tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai cemas. Melalui Twitter miliknya, SBY merasa Demokrat bisa benar-benar diambil alih karena kuatnya tangan-tangan politik yang ingin menjegal partainya di pemilu 2024. 

Demokrat terus memagari diri secara hukum dengan mencari kelemahan yang diajukan oleh pihak Moeldoko. Salah satu kelemahan yang mereka temukan adalah, tidak adanya tanda tangan Moeldoko saat PK diajukan. Dengan kata lain, Moeldoko semestinya tidak memiliki legal standing. 

Kemelut Demokrat melawan Moeldoko sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Perkara tersebut cukup mendapat atensi publik karena Moeldoko berstatus tangan kanan Presiden Joko Widodo. Selama ini tidak ada teguran atau sanksi yang diberikan Jokowi kepada Moeldoko, karena dianggap telah merusak demokrasi. 

Demokrat Dijegal Demi Kepentingan Pilpres 2024?

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut upaya penjegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ujian demokrasi dan berpotensi menganggu pemilihan presiden, sehingga sifat pemilu jujur dan adil dipertaruhkan.

"Ini menjadi salah satu ujian demokrasi kita dan ujian pemilihan presiden 2024 prinsip konstitusionalitas yaitu jujur dan adil dipertaruhkan," ujar Denny.

Sementara itu, Tokoh Partai Demokrat Kubu Moeldoko Jhoni Allen Marbun membantah tudingan Denny tentang campur tangan Moeldoko dalam upaya penjegalan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tidak pernah Pak Moeldoko ingin kepada Partai Demokrat. Namun, kami-kami lah yang mencari figur untuk bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai rakyat," ujar Jhoni.

Salahkah kami yang demokrat milih rakyat dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi partai rakyat

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Moeldoko soal kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Dilansir dari laman kepaniteraan MA, permohonan PK Moeldoko masuk pada 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara: 128 PK/TUN/2023. Namun, belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut.

MA biasanya menghabiskan waktu maksimal selama tiga bulan untuk memutus permohonan PK.

Denny Indrayana: Ada Campur Tangan Istana dalam Kudeta Partai Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko masih berupaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebut ada campur tangan Istana yang tujuannya menjegal Anies Baswedan.

"Kalau Partai Demokrat "dicopet" oleh Moeldoko, maka Anies Baswedan tidak bisa maju, itu sangat mudah untuk dibaca," ungkap Denny Indrayana dalam program Primetime News Metro TV, Senin (29/5/2023).

Denny mengungkapkan jika memang tidak ada kaitannya dengan pencapresan, maka Presiden Jokowi pasti akan memberhentikan tindakan Moeldoko. Namun faktanya Jokowi justru terkesan membiarkan hal itu terus bergulir.

"Memang ada preferensi kepada bakal calon tertentu dan resistensi kepada calon yang lain," ujar Denny.

Menurut Denny langkah yang dilakukan Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat sangat mudah dibaca. Bahkan Denny menyebut tujuan merebut Partai Demokrat hanya untuk menjatuhkan partai oposisi yang juga sedang mengusung bacapres.

Namun pernyataan Denny itu dibantah keras oleh tokoh KLB Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Ia menyebut mantan Wamenkumham itu tidak bicara fakta. 

Allen mengatakan, Moeldoko sama sekali tidak menginginkan partai Demokrat. Justru para kadernya yang menginginkan Partai Demokrat menjadi partai rakyat, bukan Partai Cikeas ataupun Partai SBY. 

"Harus saya tegaskan. Tidak pernah Pak Moeldoko menginginkan Partai Demokrat," jawab Allen.

Allen justru menyinggung posisi Denny di Kemenkumham saat di Era SBY. Ia mengatakan Denny hanya balas budi kepada SBY karena ditempatkan di golongan IV, bukan golongan III seperti di tempat Denny saat itu.

Pengambilalihan Demokrat Diyakini Ada Campur Tangan Presiden

Dugaan pengambilalihan Partai Demokrat kuat dengan muatan politis

Denny Indrayana: Ada Upaya Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko

Mantan Wamenkumham dan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut, masih ada upaya pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko, dengan tujuan utama menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

"Kita melihat dengan jelas bahwa ada upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat," ucap Mantan Wamenkumham dan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Denny menegaskan, istilah yang digunakan oleh Muhammad Romahurmuziy dalam suatu podcast menyebut "jika Demokrat dicopet", dalam artian bahasa dicopet tersebut perlu diperhatikan.

"Dalam istilah yang digunakan oleh Romahurmuziy dari Partai Persatuan Pembangunan dalam satu podcast menyebutnya 'ini kalau Demokrat dicopet maka,,,' bahasa pencopetan ini menurut saya bahasa yang perlu diperhatikan," tegas Denny.

Denny bahkan mengidentikan hal tersebut seperti insiden perebutan Parpol PDI Megawati oleh Suryadi pada 1996 hingga menimbulkan munculnya PDI Perjuangan. 

AHY Sebut Proses Berlayar Koalisi Perubahan Tak Mudah

KPP terus menggodok strategi yang efektif

AHY: Buzzer Merajalela, Misinya Menghancurkan Lawan Politik

AHY juga mengajak semua pihak bijak menggunakan medsos, termasuk generasi muda.

Demokrat Nilai Anies Tak Butuh Endorse Jokowi

Demokrat Bulat Tekad Tak Berpaling dari Anies Baswedan

KPP tetap kompak dan solid menentukan langkah politiknya

Koalisi Perubahan Tetap Solid Usung Anies di Pilpres 2024

Di tengah melajunya koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo bambang Yudhoyono. Namun, Demokrat dan NasDem menegaskan Koalisi mereka solid bersama PKS. 

Prabowo bertemu dengan SBY di Museum dan galeri Seni SBY Ani, Pacitan, Jawa Timur., Sabtu (20/5/2023). Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menerangkan apakah keduanya membahas koalisi untuk pemilu 2024.

Namun, bagi Demokrat dan NasDem pertemuan Prabowo dan SBY tidak menggoyahkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024 bersama PKS. 

"Pak Prabowo dengan Gerindra saat ini juga sedang membangun koalisinya dengan sejumlah partai politik. Demokrat juga pada saat ini berada dalam Koalisi Perubahan dan kami memiliki komimen disitu. Tetapi saya yakin yang didiskusikan (pertemuan Prabowo-SBY) adalah isu kebangsaan, isu rakyat, termasuk isu ekonomi, isu bidang sosial, dan demokrasi," ujar AHY.

"Bukan lagi solid. Koalisi Perubahan itu sebenarnya tentu mengharapkan semua para pemuka masyarakat, para elit bangsa ini, mempunyai hubungan kedekatan yang semakin dekat dan bisa membahas apa saja tentang permasalahan bangsa ini," ujar Surya Paloh. 

Sejauh ini, Gerindra telah berkoalisi dengan PKB meski belum mengumumkan resmi siapa bacapres yang akan diusung Koalisi Indonesia Raya itu. 

AHY Tegaskan Koalisi Perubahan Sepakat Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Hal ini juga sejalan dengan gagasan gagasan bakal Capres Anies Baswedan. 

"Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi. Sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita Anies Baswedan yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan," ujar AHY pada acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). 

Selain itu, agenda utama lainnya adalah good governance. AHY juga menyebut, untuk mewujudkan good governance ini tentu dibutuhkan karakter dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang produktif, dan juga berkarakter.

"Agenda perubahan dan perbaikan yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tentunya baik, yang tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas dan juga partisipasi," ujar AHY pada acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). 

Demokrat mengajak untuk menghadirkan solusi yang efektif untuk perbaikan. Terutama kebijakan ekonomi dan fisikal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

AHY Desak Kasus Johnny Diungkap Utuh untuk Cegah Narasi Tekanan Politik

Waketum NasDem: PKS merupakan Partai yang Konsisten Menumbuhkan Demokrasi

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyampaikan pidatonya pada acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). Ahmad Ali menyampaikan hormatnya kepada kader-kader PKS karena konsisten menjaga cita-citanya dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia.

"Partai Keadilan Sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia," ucap Ahmad Ali.

Ia menyebut pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang ada di luar pemerintahan untuk selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat.

Ahmad juga menyebut, posisi PKS yang berada di luar, tentunya tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi partai untuk memberikan sumbangan pikiran lewat koreksi atau kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ahmad menambahkan alasan Partai NasDem memilih untuk berkoalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tentunya satu tujuan, yaitu ingin tetap merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara kesatuan Republik Indonesia.

"Memilih berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai NasDem," tegas Ahmad Ali.

Presiden PKS Tegaskan Koalisi Perubahan Tetap Solid

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu menegaskan jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi oleh PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat sebagai poros pendukung Anies Baswedan sebagai bacapres tetap solid meskipun ada cobaan di tubuh parpol koalisi. 

"Saya juga perlu mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Insyaallah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024-2029," ujar Ahmad Syaikhu di Milad ke-21 PKS, Sabtu (20/5/2023). 

AHY Kritik Penegakan Hukum Indonesia: Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan

Sorot Kasus Johnny, Demokrat Sebut Hukum Tajam ke Lawan Politik

Proses hukum Johnny Plate dipastikan tak menggoyahkan KPP

Meski NasDem Diuji, Langkah Koalisi Perubahan Tak Tergoyahkan

Demokrat, NasDem, dan PKS masih kompak

Demokrat: Jangan Sampai Proses Hukum Johnny Dipolitisasi Karena Sikap Politik

Herzaky mengatakan proses hukum tersebut harus menjunjung tinggi marwah demokrasi

Demokrat: Jangan Sampai Proses Hukum Johnny G Plate Dipolitisasi

Demokrat Bantah Desak Koalisi Segera Umumkan Bakal Cawapres Anies

Partai Demokrat membantah kabar telah mendesak Koalisi Perubahan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, tiga partai yang ada dalam koalisi memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan.

"Kami tidak melakukan penekanan, Nasdem dan PKS juga punya posisi yang sama," ujar Didik, Selasa (17/5/2023).

Anggota Komisi III DPR RI F-Demokrat periode 2019-2024 ini menyampaikan, keputusan siapa yang akan menjadi cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Sampai saat ini, menurut Didik, kandidat cawapres masih terus didiskusikan oleh tim Koalisi Perubahan bersama dengan Anies.

"Jadi tidak ada dalam konstetasi ini yang saling meninggalkan atau menegasikan, tapi kita terus komunikasi intens untuk membangun sebuah keputusan di dalam mencari pasangan Pak Anies," tambahnya.

Didik juga menegaskan bahwa Demokrat solid untuk tetap satu payung bersama Partai Nasdem dan PKS. Hal ini menyusul pertemuan AHY dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan selanjutnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

AHY Minta Penguasa Tak Diskriminatif Soal Capres

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta para penguasa tak melakukan upaya diskriminatif soal dukungan terhadap salah satu sosok capres yang akan maju di Pilpres 2024. Menurut AHY, upaya seperti itu hanya akan mengusik rasa keadilan dan sehat untuk demokrasi. 

"Saya pribadi dan Partai Demokrat termohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support langsung maupun tidak langsung. Tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk tidak maju, untuk tidak membangun koalisi," ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY Minta Pemerintah Berlaku Adil di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah dan semua eksekutif berlaku adil dalam Pemilu 2024. Hal itu diungkap usai AHY melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. 

"Kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi Pemilu 2024 ke depan dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil," kata AHY alan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023) malam. 

Menurut AHY, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Siapapun yang terpilih berarti itu keinginan rakyat. 

"Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi, atau tidak diharapkan untuk bisa maju , untuk bisa membangun koalisi," ungkap AHY.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. AHY bertemu secara tertutup dengan JK selama satu jam.

Gerilya AHY & Cak Imin Sambangi Kediaman Wapres

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersilaturahmi ke kediaman wakil presiden. AHY menyambangi rumah Jusuf Kalla, sedangkan Cak Imin berkunjung ke rumah KH Ma'ruf Amin.
 
AHY bersama istri bersilaturahmi ke kediaman Jusuf Kalla, Senin (15/5/2023). Kedatangan itu disambut langsung JK beserta istri. Usai pertemuan, AHY menyebut selain silaturahmi ulang tahun ke-81 JK, mereka juga membahas berbagai isu rakyat dan isu kebangsaan.
 
“Setelah mendapat masukan-masukan dari pak JK, jadi menambah semangat,” ucap AHY.
 
Jusuf Kalla berharap generasi muda dapat menciptakan politik yang demokratis. JK juga menyebut bahwa AHY memiliki kemampuan untuk maju sebagai cawapres.
 
“AHY memiliki kemampuan, tinggal dimusyawarahkan saja,” ujar mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
 
Di hari yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama sejumlah pengurus PKB menyambangi rumah dinas Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Cak Imin mengklaim, dirinya mendapat dukungan dari wapres untuk partainya berkoalisi dengan Gerindra dan maju sebagai cawapres.
 
“Ma’ruf Amin memberikan dukungan kepada PKB untuk berkoalisi dengan siapapun, khususnya Gerindra,” ucap Cak Imin.

KPK Bakal Periksa Lagi Andi Arief Demokrat

Andi Arief disebut akan berobat

Andi Arief Ungkap Ada Oknum Kader Demokrat Terima Uang dari Ricky Ham Pagawak

Total duit panas yang telah dinikmati ditaksir mencapai Rp200 miliar.

AHY: Ada Rencana Pertemuan SBY dan Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa dua minggu terakhir ini sudah ada pembicaraan terkait rencana silaturahmi antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, AHY menegaskan bahwa Demokrat tetap konsisten dengan Koalisi Perubahan dengan NasDem dan PKS. 

"Kami mendengar bahwa ada niat dari Pak Prabowo untuk bisa bersilaturahim dengan Pak SBY. Beliau berdua adalah sahabat dari dulu. Tetapi juga saat ini cukup banyak hal isu kebangsaan yang bisa didiskusikan bersama," ungkap Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. 

Pihak Demokrat menyambut baik silaturahmi ini dan sedang mencari waktu yang tepat untuk pertemuan kedua belah pihak. 

Iman Kuat Partai Demokrat

Tak terpengaruh rayuan PKB, Cak Imin mengapresiasi AHY. Komitmen politik Partai Demokrat juga tak buyar, walau SBY didekati Ketua Umum Partai Golkar. Komitmen AHY dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan rupanya tak perlu diragukan.

“Salah satu agenda saya upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya memengaruhi Mas AHY. Tetapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat, karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomong-nya,” kata Cak Imin. 

Itulah pengakuan blak-blakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Walau keinginan AHY menjadi bacawapres Anies Baswedan masih bertepuk sebelah tangan, ternyata komitmen AHY dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak perlu diragukan.

Sebelumnya Cak Imin mengaku akan mendekati Partai Demokrat sebagai bagian dari upaya menggalang Koalisi Besar bersama Partai Golkar.

Cak Imin dan sejumlah petinggi PKB bertemu dan berdialog dengan SBY. Agenda Cak Imin berlanjut dengan diskusi khusus dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Namun rayuan Cak Imin ke Partai Demokrat tak membuat AHY bersedia merapat. 

Saat konferensi pers bersama, AHY menegaskan posisi kedua partai yang berbeda. Partai Demokrat tegas memilih jalan perubahan. Sedangkan PKB masuk dalam kelompok yang ingin melanjutkan pemerintahan.

Poros pendukung pemerintahan yang melobi Partai Demokrat tak hanya PKB. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga bertandang ke Cikeas untuk bertemu SBY. 

DPP Partai Demokrat menyebut pertemuan Airlangga dan SBY terlaksana atas permintaan Airlangga. Selain silaturahmi idulfitri, Airlangga dan SBY juga berdiskusi mengenai dinamika politik terkini. Sempat muncul spekulasi, manuver Airlangga sebagai pembawa pesan dari Istana.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan berpolitik tidak selalu hanya mengejar kekuasaan. Dinamika politik terkini menjawab teka-teki lobi politik PKB dan Golkar ke Cikeas. Rupanya Airlangga dan Cak Imin serius melebur dan mengembangkan sayap koalisi. 

AHY & Andhika Kangen Band Nyanyi Bareng Sebelum Mendaftarkan Bacaleg Demokrat

PSI Daftarkan 580 Nama Bacaleg Pemilu 2024 ke KPU RI

Sebanyak tujuh partai politik dijadwalkan akan menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke KPU Pusat di hari terakhir pendaftaran, Minggu (14/5/2023). Namun dari tujuh parpol yang dijadwalkan, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat yang telah mendatangi KPU Pusat.

Rombongan PSI yang dipimpin Ketua Umumnya Giring Ganesha mendatangi kantor KPU Pusat untuk mendaftarkan 580 nama Bacaleg DPR RI. Sebanyak 580 nama bacaleg tersebut terdapat sederet nama artis termasuk Badai eks Kerispatih dan Komika Mongol Stres.

Giring menyebut selain dari kalangan pesohor, PSI juga menerima Bacaleg dari purnawirawan TNI-Polri. Giring juga masuk dalam daftar Bacaleg PSI untuk Dapil Jawa Barat I.

Giring mengklaim daftar Bacaleg PSI telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Selain PSI, jajaran Partai Demokrat juga telah mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyerahkan daftar bacalegnya. Nampak para kader Partai Demokrat memenuhi bagian depan kantor KPU RI, Minggu (14/5/2023). 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung penyerahan bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024.

Sejumlah fungsionaris DPP Partai Demokrat juga turut ke KPU termasuk Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief dan Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Herman Khaeron.

Selain PSI dan Demokrat, sebanyak lima partai politik lainnya termasuk Partai Golkar juga akan menyerahkan daftar Bacalegnya ke KPU. KPU akan membuka penyerahan Bacaleg hingga 14 Mei 2023 pukul 23:59 WIB.

Politikus Partai Demokrat Berharap Jokowi Bisa Menaungi Seluruh Parpol

Presiden Jokowi sebagai "wasit" dalam pilpres dinilai terlalu dalam mencampuri urusan Pilpres 2024. Jokowi justru diminta untuk menaungi seluruh parpol yang ada.

"Sebagai pembina politik, Jokowi harusnya menaungi seluruh partai politik," ucap politikus Partai Demokrat, Renanda Bachtar, dalam program Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Renanda menilai sikap Jokowi jelas condong ke salah satu sisi koalisi. Hal itu dibuktikan dengan ia mengendorse beberapa nama untuk maju sebagai bacapres maupun bacawapres di 2024.

Bahkan, Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan enam parpol di Istana. Terlebih tidak ada Partai NasDem di dalam pertemuan tersebut. 

Kendati demikian, Renanda masih berharap Jokowi tidak bermain dengan satu atau dua nama bakal capres dan cawapres untuk maju di Pilpres mendatang. Ia khawatir niat baiknya justru dikotori oleh sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab.

"Kekuatan dan sumber daya beliau (Jokowi) tidak bisa kita pungkiri, jangan sampai (kekuatannya) disalahartikan," ungkap Renanda.