Golkar Segera Tentukan Sikap untuk Pilpres 2024

Rekernas Golkar, Airlangga Bakal Beri Arahan untuk 2024

Kata Pengamat Soal Kemungkinan Penjegalan Anies Baswedan Lewat PK Kubu Moeldoko

Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi program Primetime News, menanggapi polemik pengajuan PK sengketa kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko.

Burhanuddin tegas menyebut tidak ada kebetulan dalam dunia politik, dalam hal ini pengajuan PK kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dengan skenario penjegalan Anies Baswedan sebagai bacapres di pemilu 2024.

Baliho Jokowi Dukung Prabowo Nyapres Juga Muncul di Bandar Lampung

Baliho dukungan Presiden Joko Widodo mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pemilu 2024 terpampang di sejumlah daerah. Tidak hanya di Jakarta, baliho serupa juga terlihat di Kota Bandar Lampung, Lampung. 

Baliho bergambar Presiden Joko Widodo yang mengenakan kemeja putih dan berdasi merah dengan jas hitam sambil tersenyum tertulis '2024 Jatahnya Pak Prabowo' ini terlihat di Jalan Antasari, Bandar Lampung, Lampung. 

Sedangkan di bagian bawah baliho terlihat foto Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di baliho itu, juga bertuliskan 'Bersatu Membangun Bangsa'  

Warga sekitar mengaku tidak tahu persis kapan baliho itu terpasang. Namun, warga menduga baliho tersebut dipasang pada malam hari. 

Sebelumnya, sebuah baliho bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Prabowo juga terpampang di ruas Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Baliho itu bertuliskan 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya'. 

Di baliho itu terdapat dua foto, yakni foto pertama yang menunjukkan momen Prabowo menyupiri. Sedangkan foto kedua menampilkan Prabowo dan Jokowi sedang melangsungkan konferensi pers. Baliho tersebut sudah terpampang beberapa hari. 

Burhanuddin: Jika Koalisi Perubahan Disabotase, Anies Sulit Maju Capres

Suhu politik di tubuh Partai Demokrat kembali memanas setelah kubu Moeldoko melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan sengketa kepengurusan. Jika PK tersebut dikabulkan, ada kemungkinan langkah Anies Baswedan ke Pilpres 2024 terjegal.

"Kalau misalnya ada perubahan kepemimpinan di salah satu partai pendukung Anies, bisa jadi Anies sulit untuk dimajukan sebagai capres," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi di Primetime News, Sabtu (3/6/2023) malam.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menepis dugaan penjegalan bakal calon presiden Anies Baswedan. Sebaliknya, Mahfud meminta partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar kompak sehingga bisa mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Pernyataan Mahfud yang seakan mengatakan proses nominasi Anies gagal dari internal itu dinilai tidak tepat. Burhanuddin justru melihat penjegalan muncul disebabkan oleh faktor eksternal.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa setiap partai mempunyai hak untuk mencalonkan capres dan cawapres. Siapapun termasuk negara, kata Burhanuddin, tidak boleh melakukan aksi-aksi liberal untuk memberantas oposisi dan mengamputasi mereka yang berkompetisi secara demokratis.

PAN Jajaki Koalisi dengan PDIP, Golkar: Tiap Partai Punya Kedaulatan Sendiri

Ribuan Relawan Jokowi Bakal Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar

Ribuan relawan pendukung Jokowi akan mendeklarasikan dukungan bagi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Sabtu (3/6/2023). Deklarasi digelar malam nanti di Basket Hall Senayan, Jakarta. 

Sekitar tujuh ribu relawan dari 117 organisasi pendukung Jokowi akan mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa organisasi relawan jokowi yang mengikuti deklarasi di antaranya adalah Blusukan Jokowi dan Pasukan Perang Darat (PPD). 

Dalam acara deklarasi relawan ini, Ganjar juga dijadwalkan hadir untuk memberikan sambutan di tengah pendukungnya.

Ganjar dinilai sebagai sosok yang akan melanjutkan warisan, program, dan memiliki visi yang sama dengan Joko Widodo.

Buru-buru Umumkan Cawapres Dinilai Menguntungkan Lawan Politik Anies

Belum Sepakat Berkoalisi, PAN dan PDIP Bakal Kembali Bertemu

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkap bahwa PAN dan PDIP sudah merancang pertemuan lanjutan. Keduanya memiliki kesamaan pandangan, tapi belum sepakat untuk berkoalisi. 

"Pelembagaan demokrasi harus diperkuat melalui partai politik yang eksis dan modern, karena partai politik menjadi lembaga publik yang harus menjadi kekuatan rakyat dan menjadi rekrutmen kaderisasi kepemimipinan nasional dan regional," kata Viva Yoga Mauladi dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Sabtu (3/6/2023). 

Viva membantah jika PAN dikatakan plin-plan dalam menentukan dukungan di Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa hubungan PAN dan PDIP lebih dari sekadar 'teman tapi mesra'. 

"Antara PAN dan PDIP dari sisi ideologi relatif tidak ada perbedaan nasionalis kerakyatan religius," ujarnya. 

PAN dan PDIP sedang melakukan tukar pikiran pandangan karena dalam Rakernas PAN 2020, Ganjar Pranowo menjadi salah satu figur yang diamanatkan untuk diusung di Pilpres 2024.

"PAN bercita-cita agar dapat memenangi pasangan capres dan cawapres yang bisa memenangi Pilpres 2024, maka perlu ada kesamaan pandangan dan perjuangan," ungkap Viva. 

Viva menyebut bahwa Zulkifli Hasan dan Erick Thohir adalah dua figur yang diusung untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. 

Sebelumnya, PAN berdalih pertemuan dengan PDIP hanya sebatas pertemuan antar sahabat. Pertemuan perdana dengan PDIP ternyata belum memantapkan hati PAN untuk bergabung dalam koalisi PDIP memenangkan Ganjar Pranowo. 

Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan akhirnya mengantongi satu nama yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Namun, sosok tersebut masih menjadi tanda tanya. Tim 8 memastikan paling lambat nama bacawapres dari Anies akan diumumkan ke publik 16 Juli 2023 mendatang.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut, satu nama bakal calon wakil presiden untuk Anies diputuskan dari hasil rembukan Tim 8. Calon pendamping Anies itu juga sudah didiskusikan dengan ketua umum partai koalisi.

"Cawapres itu sudah kita putuskan di Tim 8 jadi satu nama, iya. Dan kemaren Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil Tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh di NasDem, nanti ke Presiden PKS, dan Habib Salim," ujar Willy Aditya.

Sebelumnya, sejumlah nama mencuat dan disebut berpeluang besar menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka adalah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. 

PKS Pasrahkan Keputusan soal Cawapres ke Anies Baswedan

Strategi Pengumuman Cawapres Dinilai Kartu AS Anies

Kuasa Hukum Pemohon: UU Pemilu Soal Batas Usia Capres Bersifat Diskriminatif

Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menangani perkara uji materi Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas minimum usia capres-cawapres. Para pemohon yang mengajukan uji materi menilai pasal itu lantaran ada diskriminasi soal formula syarat maju pilpres.

MK kembali menjadi sorotan publik lantaran mendapat uji materi batas usia capres-cawapres. Pemohon yang menguji Pasal 169 soal batas usia minimun capres, datang dari berbagai kalangan. Tak hanya PSI, sejumlah pejabat daerah juga ikut menggugat ke MK.

"Perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD, DPD hingga capres merupakan bentuk diskriminasi," ucap Pengacara pemohon, Munathsir Mustaman.

UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan batas usia minimal calon pemimpin negeri. Namun, yang terjadi pada UU Pemilu Pasal 169 Huruf Q, ada syarat yang mengharuskan capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. 

Uji materi ke Mahkamah Konstitusi memang sesuatu yang wajar dilakukan. Tetapi, jika pengubahan itu dilakukan di tengah proses yang sedang berjalan, upaya hukum itu menjadi tidak wajar.

Megawati Perintahkan Ganjar Mengaku sebagai Petugas Partai

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri lagi-lagi mengingatkan calon presidennya Ganjar pranowo harus menyatakan dirinya sebagai kader dan petugas partai. Mega bahkan menggunakan kata 'awas' kepada Ganjar.

"Kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan (kepentingan PDIP), meskipun memang saya juga bilang 'Awas kalau kamu nggak ngomong ya kamu kader partai petugas partai'. Nah untung beliaunya nurut." ungkap Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Efek Kejut Koalisi Perubahan Dinilai Tak Maksimal Jika Nama Cawapres Anies Sudah Beredar

Bedah Editorial MI: Dukacita Netralitas Kepala Negara

Hajatan besar bangsa Indonesia yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat, tinggal tujuh bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke bilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan segudang kebaikan.

Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa.

Ini bacaan di ruang publik yang suka tidak suka harus kita sampaikan dengan terus terang. Presiden Joko Widodo sempat membantah ingin cawe-cawe di pemilu, tapi belakangan malah ia akui sendiri. Inilah yang namanya tidak konsisten, mencla-mencle, pagi kedele sore tempe.

Ikut campurnya Jokowi di Pemilu Presiden 2024 dilatarbelakangi hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Boleh-boleh saja Jokowi berharap. Yang tidak boleh ialah mendikte demokrasi dan mengebiri hak rakyat.

Rakyat tidak harus tegak lurus dengan pilihan Kepala Negara. Toh, apa yang baik menurut Jokowi belum tentu baik di mata rakyat. Berbeda pendapat sejatinya adalah esensi berdemokrasi. Karena itu, kita ingin memastikan agar tidak ada lagi cawe-cawe dari Istana.

Tanpa kepastian itu, apa pun yang disampaikan Jokowi hanyalah bunyi-bunyian yang memekakkan telinga rakyat. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6), Jokowi menyinggung perlunya menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan dan sukacita.

Bagaimana rakyat bisa bersukacita di pesta demokrasi kalau pilihan saja terkesan dibatasi? Kalau ingin rakyat menyambut pemilu dengan sukacita, jangan kebiri peserta kontestasi. Jangan biarkan harapan itu layu sebelum berkembang, dibunuh ketika hari masih pagi.

Oleh karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi bertindak sebagai jangkar bagi kapal besar bernama Indonesia. Ia punya peran penting dalam menjaga posisi kapal tetap stabil dan tidak terombang-ambing selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.

Penumpang yang tidak lain ialah rakyat akan menjadi tenang. Tenang karena tahu persis bahwa Kepala Negara tidak akan cawe-cawe ketika rakyat hendak menunaikan hak demokrasi mereka. Tenang karena yakin tidak ada wasit yang turun ke lapangan sekaligus berkostum pemain.

Ketenangan ini juga seharusnya dimiliki Jokowi. Bukankah berbagai survei menyebutkan masyarakat puas terhadap kinerjanya. Salah satu lembaga malah menyebut kepuasan terhadap Jokowi mencapai angka 82%, tertinggi selama menjadi presiden.

Seharusnya ia tidak perlu khawatir tentang siapa yang kelak akan menggantikannya di kursi Istana. Kalau Jokowi resah, publik justru jadi bertanya-tanya. Apakah tingkat kepuasan tersebut valid atau sebenarnya angka jadi-jadian?

Terlepas dari apa pun hasil survei, kita tidak jemu-jemu mengingatkan Jokowi untuk tetap menjadi negarawan. Ia harus konsisten di jalur itu. Publik nanti akan mengenangnya sebagai pemimpin demokratis, bukan pemimpin yang dikejar bayang-bayang ketakutannya sendiri.

Kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Jokowi tak netral, justru yang terjadi ialah petaka dan kemunduran demokrasi.

Percayalah kepada siapa pun yang nantinya terpilih. Toh ketika nanti tidak lagi menjabat, Jokowi tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil Pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan.

Direktur Eksekutif Voxpol: Keberlanjutan Pembangunan Ada pada Pilihan Rakyat

Ikut campurnya Jokowi di Pilpres 2024 dilatarbelakangi hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut keberlanjutan pembangunan pada akhirnya ada pada pilihan rakyat, bukan yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi. 

"Ini bukan untuk kepentingan pribadi, kata Pak Jokowi ini untuk kepentingan bangsa dan politik. Tapi kedaulatan tertinggi selera rakyat itu tidka bisa diintersubjektifkan oleh Presiden Jokowi," kata Pangi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Pihak Istana menyebut presiden ingin memastikan Pemilu 2024 berlangusng secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berharap pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Zainal Arifin 'Mencium' Gelagat MK Ubah Batas Usia Minimal Capres-Cawapres

Ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menyoroti gelagat Mahkamah Konstitusi yang inkonstitusional. Setelah sebelumnya memutuskan memperpanjang masa jabatan ketua KPK, kali ini Zainal Arifin melihat gelagat MK yang akan memutus uji materi batas usia capres dan cawapres.

"Nah itu sebabnya kalau kita pakai logika itu atau kebiasaan barunya MK, jangan-jangan ada kemungkinan juga MK akan berani masuk atau menggaruk-garuk di wilayah usia capres dan cawapres." ungkap Ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar.

Merapat ke PDIP, PAN Bahas Erick Thohir Cawapres Ganjar?

Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan menggelar silaturahmi politik untuk penjajakan koalisi di Pemilu 2024. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pertemuan kedua parpol juga membahas nama Erick Thohir sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang, meski pembahasannya tidak dilakukan secara khusus.

Silahturahmi politik dilakukan jajaran petinggi PAN dengan mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023). 

Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membahas penjajakan kerja sama partai terkait Pemilu 2024. 

Namun Zulhas enggan menjawab diplomatis soal apakah penjajakan kerja sama ini akan berakhir dengan koalisi, termasuk menyepakati usulan nama Erick Thohir sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Zulkifli mengatakan, pembahasan nama Erick Thohir tidak dilakukan secara khusus. 

"Bagaimana dengan pak Erick? Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun tidak dibahas masing-masing sudah memahami," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Penjajakan koalisi antara PAN dan PDI Perjuangan memang belum final. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut, nantinya akan ada pertemuan lanjutan antara kedua parpol dengan agenda kunjungan balasan jajaran elite PDI-P ke kantor DPP PAN.

Sebelumnya, PAN mendorong nama Erick Thohir sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Meski demikian, PAN tak akan grasa-grusu karena menyadari politik sangat dinamis.

PAN sendiri adalah bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PPP. Namun, koalisi ini terancam bubar ketika PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Menanti Pengumuman Cawapres Pendamping Anies

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan telah mengantongi satu nama yang akan menjadi calon wakil presidennya.

Nama tersebut diputuskan berdasarkan hasil rembukan dari tim Delapan dan telah didiskusikan dengan tiga ketua umum partai Koalisi Perubahan.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, sosok cawapres pendamping Anies itu merupakan nama pilihan dari lima kandidat. 

Penentuan cawapres pendamping Anies ini berdasarkan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Saat ini, pihak koalisi sedang menunggu dan mengkalkulasikan momentum yang pas untuk mendeklarasikan nama cawapres tersebut, agar memberikan element of surprise. 

Pertemuan PDIP-PAN Bahas Penjajakan Kerja Sama di Pilpres 2024

Petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menyambangi kantor DPP PDIP. Hal itu dilakukan untuk membicarakan penjajakan kerja sama politik dan sosok calon presiden 2024. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut secara resmi ini merupakan pertama kali DPP PAN bersilaturahmi bertemu Ketua Umum DPP PDIP untuk melakukan pembicaraan penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. 

Menurutnya selama ini sudah sering melakukan pertemuan dengan petinggi PDIP sejak ia menjadi Menteri Perdagangan selama satu tahun terakhir. Pertemuan ini merupakan silaturahmi lanjutan dengan para petinggi PDIP.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju seperti Menkumham Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga petinggi PDIP. 

Anies dan PKS Akan Godok Bakal Cawapres

Anies Pastikan Sudah Mengantongi Nama Cawapres

Jakarta: Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, sudah mengantongi nama calon pendamping di Pilpres 2024. Namun, dia belum mau membeberkan. 

"Pokoknya sudah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin," kata Anies di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Anies berjanji mengumumkan nama sang calon pendamping sebelum 16 Juli 2023. Menurut dia, itu seiring dengan keputusan yang diberikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Anies mempertimbangkan sejumlah syarat dalam memilih calon pendamping. Utamanya sang kandidat harus mengedepankan visi perubahan untuk membereskan segala permasalahan bangsa yang belum tuntas.

"Permasalahan yang masih sekarang belum tuntas seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan untuk dapat pendidikan hingga tuntas," ujar Anies.

Anies Disokong Puluhan Ribu Jubir

Anies Sebut Penyampaian Pendapat Denny Indrayana Dilindungi UU

Anies Tegaskan Pengumuman Soal Cawapres

Cawapres Anies Sudah Ada, Tapi Masih Rahasia

Zulhas Bertemu Megawati Bahas Kerja Sama Politik dan Capres 2024

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, pukul 14.30 WIB, Jumat (2/6/2023). Pertemuan itu membahas kerja sama politik dan sosok calon presiden untuk Pilpres 2024. 

Pertemuan Zulhas dengan Megawati ini menjadi kali pertama dalam pembahasan kerja sama koalisi Pilpres 2024. Dalam keterangan resminya, Zulhas menyampaikan pertemuan itu sebagai silaturahmi lanjutan dengan para petinggi PDIP.

Ia mengaku sering bertemu para petinggi PDIP sejak diangkat menjadi Menteri Perdagangan RI selama setahun terakhir. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menkumham Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Tentukan Cawapres, Anies Kedepankan Visi Perubahan

Anies Bertemu SBY dan AHY di Pacitan Bahas Bacawapres

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023). Ketiganya sempat membahas bacawapres Anies di Pilpres 2024. 

Meski tak ada keterangan resmi dari hasil pertemuan ketiganya, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebut, Anies dibantu Tim 8 membahas pilihan calon pasangan. Herzaky meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman bacawapres Anies. Penentuan hari pengumuman bacawapres Anies sedang dibahas. 

"Namanya strategi pemenangan tentunya cawapres menjadi salah satu bagian dari itu, tetapi kami sudah memiliki komitmen sesuai dengan piagam perubahan cawapres kami berikan mandat ke Mas Anies," kata Herzaky. 

Selain bacawapres, ketiga tokoh tersebut juga membahas suasana batin rakyat soal perkembangan politik dan negara saat ini yang perlu perubahan.