NEWSTICKER

Aturan Kenaikan UMP 2023 Digugat ke MA

30 November 2022 09:38

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sembilan asosiasi lainnya menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 ke Mahkamah Agung (MA). Payung hukum kenaikan upah minimum 2023 tersebut dinilai cacat hukum karena melangkahi UU Cipta Kerja dan mengubah norma pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021. 

"Kami tidak menentang kenaikan upah. Namun pemerintah agar konsisten tegakkan PP 36/2021 yang lebih matang secara substansi," ujar Ketum Apindo, Hariyadi Sukamdani, Selasa (29/11/2022). 

Asosiasi pengusaha menyoroti dampak ekonomi serta sosial pemberlakuan aturan upah baru ini. UMP ini. Tingginya persentase kenaikan upah 2023 memberatkan pengusaha karena harus juga melakukan penyesuaian nilai insentif sedangkan ada pelemahan sektor padat karya.