NEWSTICKER

Penyakit Kronis Serapan APBD

2 December 2022 08:00

Permasalahan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rendah terus berulang dari tahun ke tahun. Tiap tahun pula, di hadapan publik, pemerintah pusat mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Keuangan menyindir dan menegur para kepala daerah dengan kas APBD mangkrak. 

Jelang akhir tahun ini juga tidak terlewat. Presiden Jokowi dalam Rakor Investasi Nasional 2022, Rabu (30/11/2022), gusar oleh perilaku serapan belanja di daerah. Para kepala daerah yang bersangkutan dinilainya telah menyia-nyiakan dana asing yang susah payah didapatkan. 

Dana yang mestinya dipakai untuk memacu perekonomian di daerah malah mandek di rekening kas pemda. Presiden merujuk pada data jumlah kas APBD yang tahun lalu pada kisaran Rp220 triliun. Pada akhir tahun ini jumlahnya masih sekitar Rp278 triliun. 

Tahun ini, hingga November, realisasi serapan APBD terendah tingkat provinsi dibukukan Sulawesi Tengah dengan realisasi baru mencapai 44%. Berikutnya ada Kalimantan Timur 49%, Papua Barat 53%, Bangka Belitung 54%, Jambi 60%, dan Papua 64%. 

Dari pernyataannya, Mendagri Tito Karnavian tampak sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa dan tidak mengerti apa yang menjadi kendala pemda. Pasalnya, tidak ada persoalan di sisi pendapatan. Tito mencontohkan, Sulawesi Tengah telah mencatatkan pendapatan yang mencapai 81?ri target, tetapi serapan belanjanya bahkan belum sampai separuh. Mendagri lantas menyebut ketidakbecusan kepala daerah yang bersangkutan sebagai biang keladinya. 

Dalam identifikasi oleh Kemenkeu dan Kemendagri pada tahun lalu, ada empat faktor penyebab rendahnya APBD. Pertama, kapasitas SDM yang belum memadai untuk mempercepat proses lelang, pencatatan administratif, dan pengelolaan keuangan. 

Kedua, kebiasaan menunda penagihan kontrak penyediaan barang dan jasa. Ketiga, jajaran pemda menunggu arahan kepala daerah yang baru terpilih karena pengalokasian belanja disesuaikan dengan janji di pilkada. Faktor keempat, syarat persetujuan legislatif membuat pemda enggan melakukan perbaikan APBD. Dari keempat faktor, setidaknya ada tiga yang dipengaruhi kepemimpinan kepala daerah. Maka, tidak keliru bila Mendagri menyoroti ketidakmampuan kepala daerah. 

Tag