Pemkot Bekasi bakal Atur Jam Operasional Truk Sampah DKI

Antonio    •    Kamis, 18 Oct 2018 17:53 WIB
sampah jakartatruk sampah
Pemkot Bekasi bakal Atur Jam Operasional Truk Sampah DKI
lustrasi truk sampah antre untuk menurunkan sampah di area Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/7). ANTARA FOTO/Risky Andrianto.

Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi mempertimbangkan untuk kembali menerapkan pengaturan jam operasional bagi truk sampah milik DKI Jakarta. Nantinya, truk tersebut baru diperkenankan melintas di wilayahnya pada malam hari.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya tengah membahas evaluasi perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov Jawa Barat yang kala itu diteken Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Karena, PKS antara dua pemerintahan kala itu memperkenankan truk sampah DKI Jakarta melintas selama 24 jam. “Secepatnya kami lakukan. Tidak ada deadline, tapi secepatnya,” kata Tri.

Baca: 16 Truk Sampah DKI Tak Boleh Masuk Bekasi

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menambahkan, ada kewajiban DKI yang terhenti di dalam PKS yang berisi tentang pemanfaatan lahan TPST Bantargebang. Yaitu pemberian dana hibah sebagai daerah kemitraan.

Pada tahun 2017, dana hibah kemitraan yang diterima Kota Bekasi sebesar Rp250 miliar untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Dana tersebut dipakai untuk pembangunan jembatan layang Rawapanjang Rp100 miliar, Cipendawa Rp100 miliar dan sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan jembatan Jatiwaringin. “Ini yang sudah enggak jalan,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak belasan truk sampah DKI Jakarta yang melintas di Gerbang Tol Bekasi Barat, Rabu 17 Oktober 2018 dihentikan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Hal itu disebabkan lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak memenuhi kewajiban pada Perjanjian Kerja sama.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana menjelaskan, beberapa kewajiban Pemprov DKI Jakarta yang tidak dipenuhi di antaranya, truk sampah tidak tertutup saat mengangkut. Kendaraan atau truk tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen.

"Kenyataannya kan tidak dilakukan. Kemudian tadi kendaraan kan tidak dilengkapi surat-surat. misalnya KIR, itukan salah. Menyangkut keselamatan lalulintas," jelas Yayan.



(ALB)