KPK Adopsi Sistem Tunjangan Ala Jabar untuk Cegah Korupsi

Eriez M Rizal    •    Jumat, 21 Oct 2016 17:21 WIB
pencegahan korupsi
KPK Adopsi Sistem Tunjangan Ala Jabar untuk Cegah Korupsi
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Bandung: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadopsi kebijakan Pemerintah Jawa Barat terkait pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara.
 
Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranumihardja, mengatakan kebijakan itu dinilai mampu menghilangkan praktik korupsi.

"TPP ini akan kami dijadikan pilot project untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia," kata Ranumihardja saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta OPD di Ruang Sanggabuana, Kompleks Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/10/2016).

Ia mengatakan dulu tindakan korupsi sering terjadi di lingkungan pemda. Faktor yang memengaruhinya antara lain gaji pegawai yang relatif kecil. 

"Dulu gaji PNS sebulan hanya cukup untuk satu minggu. Tiga minggunya mereka mencari-cari. Kalau imannya tidak kuat, ada yang bertindak menyimpang seperti korupsi," kata dia.

Sekarang, lanjutnya, gaji ASN sudah mencukupi, ditambah dengan adanya tunjangan TPP seperti yang diterapkan pemprov Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan dalam waktu dekat akan ada nota kesepakatan antara Pemprov Jabar dengan KPK soal kerja sama TPP.


(UWA)