Komjen Iriawan Resmi Menjabat Sebagai Pj Gubernur Jabar

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 18 Jun 2018 10:49 WIB
pilkada serentakpilgub jabar 2018
Komjen Iriawan Resmi Menjabat Sebagai Pj Gubernur Jabar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi Gubernur diisi Pelaksana Harian Sekda Jabar Iwa Karniwa.

"Saya mendagri atas nama Presiden Indonesia dengan resmi melantik Mochammad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sesuai Keputusan Presiden Nomor 106/p Tahun 2018 tanggal 6 Juni," kata Tjahjo, Senin, 18 Juni 2018.

Iriawan akan mengisi jabatan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan memasuki akhir masa jabatan. Saat melantik, politikus PDI Perjuangan itu percaya Iriawan bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ucap Tjahjo.

Dalam prosesi sumpah jabatan, Iriawan menyatakan kesediaan memenuhi kewajiban sebagai Pj Gubernur Jabar. "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur Jabar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," ucap Iriawan.

Baca: Kemendagri: Pelantikan Iriawan Sesuai UU

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut penunjukkan itu sesuai aturan yang berlaku. "Secara prinsip, sudah sesuai aturan. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN," kata Bahtiar di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, 18 Juni 2018.

Dalam Pasal 201 di UU  Pilkada, disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat (Pj) Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Bahtiar juga menyadur penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang mengatur ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. 

Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. 



(YDH)