Terlibat Korupsi Beras Bantuan, Sekretaris Dinaker Ditangkap

Gana Buana    •    Selasa, 27 Nov 2018 11:10 WIB
kasus korupsi
Terlibat Korupsi Beras Bantuan, Sekretaris Dinaker Ditangkap
ilustrasi Medcom.id

Bekasi: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi akhirnya menangkap Sekretaris Dinas (Sekdis) Ketenaga Kerjaan Kota Bekasi, Heri Ismirady (HI), Senin 26 November. HI bersama dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi lainnya AD dan FS diduga terlibat dalam kasus pencairan cadangan beras bantuan yang diberikan Perum Bulog.

“Proses hukumnya akan dipercepat mengingat status para tersangka sudah ditahan. Kemungkinan Desember 2018 ini dipastikan sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Kejari Kota Bekasi, Hermon Dekristo.

Menurut Hermon, penahanan itu dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap HI sebagai tersangka. Status HI sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa 13 November lalu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, tindak pidana yang dilakukan HI beserta dua pejabat lainnya telah merugikan negara sekitar Rp1,8 miliar dalam kurun dua tahun, yakni 2016 dan 2017. Pada 2016 lalu, mereka mengajukan permohonan cadangan beras pemerintah kepada Perum Bulog Karawang.

Perbuatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut penerbitan surat siaga bencana darurat oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Mereka juga melampirkan data-data korban bencana banjir, termasuk surat penetapan siaga bencana.

Oleh Perum Bulog, permohonan itu disetujui dan mereka menerima bantuan beras sebanyak 100 ton dari gudang Bulog yang ada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Namun hanya 1,3 ton saja yang disalurkan oleh tersangka AD dan FS. Sementara sisanya dijual ke pedagang yang ada di Pasar Baru Bekasi.

“Uang hasil penjualan digunakan untuk beberapa keperluan salah satunya untuk keperluan pribadi,” kata Hermon.

Kemudian pada 2017 lalu, AD dan FS mengulangi perbuatannya atas perintah HI, selaku sektetaris BPBD Kota Bekasi saat itu. Oleh karenanya, tersangka AD dan FS membuat surat palsu dengan menscan tanda tangan Walikota Bekasi. Guna meyakinkan keaslian dokumen itu, mereka pun kembali melampirkan data-data korban bencana.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Pertama UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman penjara di atas lima tahun. 


(ALB)