Rp5 Miliar Digelontorkan Atasi Banjir di Kota Bandung

Roni Kurniawan    •    Selasa, 15 Nov 2016 17:41 WIB
banjir pasteur bandung
Rp5 Miliar Digelontorkan Atasi Banjir di Kota Bandung
Mobil yang terseret banjir di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Foto: Antara/Fahrul Jayadiputra

Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk menghadapi puncak musim penghujan yang diprediksi terjadi Januari 2017. Anggaran itu disiapkan untuk menangani banjir yang kini sudah menerjang Kota Kembang.

"Pak Wali Kota memerintahkan anggaran belanja tahunan Rp5 miliar digunakan untuk mengatasi banjir semua," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen, di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Selasa (15/11/2016). 

Menurut Iskandar, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya banjir pada puncak musim penghujan nanti, akan dibuat beberapa titik jalur air baru. Kawasan tersebut diutamakan yang sering terjadi genangan air saat turun hujan.

"Kita ingin membangun beberapa jalur-jalur air seperti tol air. Kita bikin jalurnya dan ada pengadaan pompa. Saluran-saluran kita besarkan, jembatan kita tertibkan," tuturnya.

Selain membangun jalur air baru, Pemkot Bandung pun akan menertibkan properti bangunan yang menghalangi arus air. Seperti, tiga jembatan kecil terbuat dari beton di kawasan Jalan Pagarsih yang terpaksa dibongkar karena menghalangi arus air.

"Kalaupun memang tidak cukup, kita sarankan semua dibongkar dan ditinggikan. Kalau (beton) begini, susah mengangkat sedimen. Pak Wali Kota juga meminta pemilik-pemilik persil yang berseberangan dengan sungai agar pintu masuknya tidak beton tebal," kata dia.

Selain itu, dia berharap beberapa danau retensi dari lima danau yang dijanjikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bisa dibangun secepatnya. Pasalnya, danau yang diharapkan sebagai solusi mengatasi banjir tersebut dibangun melalui program corporate social responsbility (CSR) dari beberapa perusahaan pemilik lahan.

"Kita lihat danau yang disebutkan Pak Wali Kota ada beberapa milik swasta atau masyarakat, itu bisa dikerjakan sekarang. Prinsipnya selama tidak terkait dengan APBD, itu bisa dikerjakan," ujarnya.




(UWA)