Berkaca ke Arcandra, Aturan Kewarganegaraan Harus Dievaluasi

   •    Kamis, 15 Sep 2016 18:18 WIB
kewarganegaraan arcandra tahar
Berkaca ke Arcandra, Aturan Kewarganegaraan Harus Dievaluasi
Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: MTVN/Githa Farahdina)

Metrotvnews.com, Bandung: Berkaca dari kasus dwikewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, pemerintah diminta mengevaluasi aturan mengenai kewarganegaraan Indonesia.

"Kewarganegaraan sejatinya adalah ikatan kesetiaan. Kewarganegaraan seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai 'keterikatan' yang lebih menampakkan pragmatisme," kata Dosen Hukum Kewarganegaran dan Keimigrasian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Susi Dwi Harijanti, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9/2016).

Menurutnya, jika lebih mengedepankan pendekatan pragmatisme, tidak aneh apabila kewarganegaraan dijadikan sebagai 'komoditas ekonomi' ataupun 'komoditas politik' seperti yang sudah terjadi di banyak negara.

"Bagi Indonesia yang meraih kemerdekaan melawan penjajahan, rezim kewarganegaraan dibangun sebagai bagian proses dekolonialisasi dan nation building. Tidak mengherankan isu nasionalisme dan kesetiaan lebih kental. Kasus Archandra memberikan pelajaran penting," kata Susi.

Pergantian Archandra yang baru menjabat menteri selama 20 hari mengejutkan masyarakat. Alasannya, yang bersangkutan adalah WNA karena memegang paspor Amerika. Di sistem hukum saat ini, Indonesia tak mengenal dwikewarganegaraan.

Bahkan, datang dukungan dari berbagai kalangan yang mendesak Presiden Joko Widodo dapat mengajukan percepatan memperoleh kewarganegaraan
Indonesia melalui DPR ataupun mengeluarkan diskresi.

Keputusan akhir, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan SK yang menyatakan Archandra adalah WNI.
Diketahui, Archandra adalah pemegang paspor Indonesia yang dikeluarkan di Houston 28 Februari 2012 dan berlaku hingga 28 Februari 2017.

Pada bulan April 2012, dia memiliki paspor Amerika yang berlaku hingga April 2022. Saat naturalisasinya disetujui, Archandra diduga tidak mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Ketika mengangkat sumpah jabatan sebagai Menteri ESDM tanggal 12 Agustus 2016, Archandra kehilangan kewarganegaraan Amerika berdasarkan ketentuan UU Kewarganegaraan dan Keimigrasian Amerika (Pasal 349 huruf a 4).

Atas dasar itu, dikeluarkan Certificate of Loss of Nationality of the United States tanggal 15 Agustus 2016. Pernyataan serupa dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 31 Agustus 2016. Itulah yang menyebabkan Archandra menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan.

UU Nomor 12 Tahun 2006 mengatur beberapa cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia melalui Pasal 23 huruf a sampai dengan i. Archandra ditengarai kehilangan kewarganegaraan karena Pasal 23 a yaitu menerima kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri.

"Atau dengan kata lain, mengajukan naturalisasi. Setelah permohonannya disetujui, ia mengangkat sumpah setia dan mendapatkan paspor. Kedua alasan terakhir ini menyebabkannya kehilangan kewarganegaraan Indonesia," kata Susi.


(UWA)