Polisi Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada Jabar

Damar Iradat    •    Selasa, 10 Oct 2017 12:55 WIB
pilgub jabar 2018
Polisi Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada Jabar
Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto. Foto: MTVN/Damar Iradat

Metrotvnews.com, Semarang: Polda Jawa Barat mengantisipasi adanya mobilisasi massa saat perhelatan Pilkada Jawa Barat. Sebab, jumlah penduduk Jabar yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 33 juta orang.
 
Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan, mobilisasi massa merupakan salah satu potensi kerawanan. Pihaknya telah memetakan potensi kerawanan tersebut. Hasilnya, ada lima potensi kerawanan mobilisasi massa 
 
Pertama, konflik atau salah paham antara calon yang diusung dengan partai. Hal itu bisa berujung pada mobilisasi massa pendukung ke kator partai pengusung. Agung mengakui, saat ini belum ada pasangan calon gubernur Jabar. Namun, pihaknya telah menemui pimpinan parpol di Jabar untuk meredam isu-isu yang tidak benar.
 
Potensi kerawanan yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan calon dari incumbent. Berdasarkan informasi dan pengalaman sebelumnya, incumbent bisa menggerakan aparat sipil negara (ASN) untuk mengikuti kegiatan yang bukan kegiatan kedinasan.

Baca: Isu SARA Diyakini tak Laku di Pilkada Jabar 2018

"Itu tidak boleh. Kalau ada paslon lain yang memonitor, itu bisa jadi potensi konflik," kata Agung di sela-sela Apel Kasatwil di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 10 Oktober 2017.

Selanjutnya, potensi penggunaan ormas-ormas dan buruh dalam memobilisasi massa. Jumlah ormas dan buruh di Jawa Barat dinilai juga cukup banyak, sehingga perlu diwaspadai jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan ormas dan buruh.
 
Selain itu, polisi juga mewaspadai potensi Pilkada kabupaten/kota yang bersebelahan. "Misal Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat yang Bogor nyoblos ke Depok atau sebaliknya. Karena sampai dengan sekarang, ada 3 juta penduduk yang belum memiliki KTP-el," tutur bekas Kakorlantas tersebut.
 
Tidak hanya itu, Agung juga mewaspadai mobilisasi massa yang menggunakan komunitas sepeda motor oleh pasangan calon. Pasalnya, di Jawa Barat memang cukup terkenal dengan komunitas sepeda motor yang cukup besar.
 
"Kadang-kadang dari salah satu parpol menarik komunitas motor tersebut," tegas Agung.
 
Agung juga memprediksi masyarakat Jawa Barat bakal terpolarisasi dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai jumlah pasangan calon. Ia sudah menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak terkait, khususnya parpol yang akan mengikuti kontestasi Pilkada.
 
Ia berharap, pada saat masuk dalam tahapan pilkada, siapapun yang terpilih, itu adalah mekanisme demokrasi. Kalau tidak menerima, massa bisa melaporkannya lewat mekanisme hukum.
 
"Bisa lewat jalur MK (Mahkamah Konstitusi). Tidak boleh memobilisasi massa untuk menekan KPU dan pihak-pihak lain," kata Agung.

Baca: Jabar dan Indonesia Timur Rawan Konflik Jelang Pilkada

Agung mengatakan, untuk mengamankan Pilkada Jabar, pihaknya telah menyiapkan 21.337 personel kepolisian. Mereka akan dibantu 27 SSK atau 2.700 personel TNI.
 
Sebelumnya Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, Jabar, Papua dan Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik dalam Pilkada serentak 2018. Sebab, mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi isu SARA yang cukup kuat.
 
Ada 17 kontestasi demokrasi di Jawa Barat, termasuk Pemilihan Gubernur. Sementara itu, 16 kontestasi lainnya berada di tingkat kabupaten/kota, antara lain; Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Ciamis.




(FZN)