Bupati Bekasi Diduga Terima Suap Rp10 Miliar

P Aditya Prakasa    •    Rabu, 19 Dec 2018 17:32 WIB
meikarta
Bupati Bekasi Diduga Terima Suap Rp10 Miliar
Empat terdakwa kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung

Bandung: Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin berserta sejumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,Lingkungan Hidup, dan Pemadam Kebakaran, didakwa menerima uang suap miliaran rupiah terkait proses perizinan proyek Meikarta. 

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK Yadyn, menyebutkan bahwa terdakwa Billy Sindoro selaku pimpinan pengembang Meikarta melalui PT Mahkota Sentosa Utama pada Juni 2017 hingga Januari 2018, atau setidaknya pada pertengahan 2017 hingga Oktober 2018, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu berupa uang.

"Yang seluruhnya berjumlah Rp16,182 miliar dan 270 ribu Dolar Singapura kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujar Yadyn di sidang dakwaan pada Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 19 Desember 2018.

Uang tersebut kemudian diberikan kepada Bupati Bekasi dan sejumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Bekasi, mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang.

"Kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sejumlah uang senilai (total) Rp 10,83 miliar dan SGD 90 ribu," ujar Yadyn.

Yadyn juga menyebut uang suap itu juga diberikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Dewi Tisnawati sebesar Rp1 miliar dan SGD 90 ribu, Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Rp1,2 miliar dan SGD 90 ribu.

Kepala Dinas Damkar, Sahat Maju Banjarnahor juga kecipratan Rp952 juta, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili sebesar Rp700juta, Daryanto‎ selaku Kepala Dinas LH Daryanto sebesar Rp300 juta, Tina Karini Suciati Santoso selaku Kabid Bangunan Umum Dinas PUPR ‎sebesar Rp700 juta.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap tersebut terkait perizinan proyek Meikarta mulai dari pemberian izin Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hingga izin lingkungan. Proyek pendirian properti Meikarta di lahan seluas 438 hektare dibagi dalam tiga tahap.

"Tahap pertama 143 hektare, tahap kedua 193 hektare, dan tahap ketiga 101,5 hektare dinamakan proyek Meikarta dengan konsep hunian berupa apartemen dan komersial," ujar Jaksa.

Dalam kasus ini, empat orang dari pengembang Meikarta dijadikan terdakwa dan dijerat tiga pasal, yaitu Bily Sindoro, Taryudi, Firman Fitradjaja, dan Henry Jasmen.

Pertama, pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dan dakwaan ketiga Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(ALB)