JJP Merasa Dikriminalisasi Terkait Kebakaran Lahan

Rizky Dewantara    •    Rabu, 17 Oct 2018 22:10 WIB
kebakaran lahan
JJP Merasa Dikriminalisasi Terkait Kebakaran Lahan
Kuasa hukum PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Didik Harsono, Medcom.id - Rizky

Bogor: Kuasa hukum PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Didik Harsono mengatakan kliennya merasa dikriminalisasi terkait keterangan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Keterangan itu terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.000 hektare di areal milik PT JJP.

"Dari masalah ini sebenarnya PT JJP yang dikriminalisasi. Kita harus tahu duduk permasalahannya seperti apa, di media massa dipolitisasi seolah-olah pendekar lingkungan hidup yang didiskriminalisasi," ungkap Didik kepada wartawan di PN Cibinong, Jawa Barat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Didik mengatakan kliennya sepakat penegakan hukum di bidang lingkungan. Tapi, penegakan tak boleh mengenyampingkan kaidah dan undang-undang. Yaitu, Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup (LH) Nomor 6 tahun 2009 yang mengatur uji laboratorium.

Menurut dia, tata caranya sudah tertuang dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor 6 tahun 2009. Filosofinya ada, kenapa Permen LH itu dikeluarkan, agar akuntabilitas, akurasi dan validasi terjamin.

Lebih lanjut, Didik menuturkan, mestinya gugatan tidak perlu terjadi, apabila saksi ahli pada waktu itu memberikan hasil analisanya sesuai dengan aturan yang ditentukan Permen LH Nomor 6 tahun 2009. Tidak akan ada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH) terhadap kedua ahli dari IPB tersebut.

Didik menegaskan, sedangkan yang dilakukan oleh kedua ahli dari IPB tidak memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam Permen LH tersebut.

Meski demikian, ia menyatakan, tolak ukurnya saksi ahli sudah berkualitas, namun dalam hal ini pihaknya temukan bukti yang ganjal. Diantaranya, hasil analisanya bukan dari laboratorium IPB. Apalagi memakai kop surat IPB, itu sudah menyalahi aturan dan laboratorium IPB tidak sesuai standar dari Permen LH.

Didik juga membeberkan, pihaknya tidak menyalahkan tenaga ahli yang bekerja pada KLHK, cuma hasil analisa yang tidak sesuai dengan Permen Nomor 6 tahun 2009.

"Laboratorium IPB tidak otomatis dibawah institusi dari IPB, bahkan Dekan IPB sudah menyatakan bahwa laboratorium IPB pada prinsipnya belum sesuai seperti apa yang diamanatkan dalam Permen LH," beber dia.



(RRN)