Soal UMK, Aher Pastikan Ikuti Peraturan soal Pengupahan

Jaenal Mutakin    •    Senin, 21 Nov 2016 16:13 WIB
upah
Soal UMK, Aher Pastikan Ikuti Peraturan soal Pengupahan
Aksi buruh menuntut UMK di Sumedang, Metrotv - Husni Nursyaf

Metrotvnews.com, Bandung: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengaku sudah menerima rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) dari 27 kepala daerah. Ia menegaskan akan menetapkan UMK pada Senin 21 November.

"Tinggal ditandatangani saja. Hari ini paling lambat pukul 24.00," kata Aher di Bandung.

Aher menegaskan penetapan UMK 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Intinya kenaikan UMK 2017 berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Pada awal November, Aher menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,25 persen. Formulasi ini juga diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca: UMP Lebih Kecil Ketimbang UMK, Pemprov: Sudah Proporsional

UMP merupakan batas minimum upah untuk para buruh. UMP akan menjadi batas paling bawah bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk merekomendasikan upah minimum masing-masing daerah.

Kepala daerah, kata Aher, terikat pada pemerintah pusat dan peraturan. Jadi ia akan mengoreksi rekomendasi UMK bila tak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Aher menyinggung Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jabar. Pada awal 2016, besaran UMK Karawang yaitu Rp3.330.505.

Aher mengakui penetapan UMK bakal berujung penolakan. Sebab buruh menuntut UMK lebih tinggi dari yang ditetapkan.

Namun Aher tak masalah bila buruh menggelar aksi. "Harus tetap damai. Aspirasi tidak mungkin diwujudkan di Jabar. Pusat akan tanggapi soal tuntutan ini,” pungkasnya


(RRN)