Ada Enam Kejanggalan pada Sidang Buni Yani

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 13 Jun 2017 16:34 WIB
pencemaran nama baik
Ada Enam Kejanggalan pada Sidang Buni Yani
Buni Yani didampingi Kuasa Hukumnya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat -- MTVN/Octavianus Dwi Sutrisno

Metrotvnews.com, Bandung: Kuasa hukum Buni Yani mengatakan, ada enam kejanggalan pada persidangan kliennya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Enam poin tersebut akan dikritisi dan menjadi bahan eksepsi pada sidang selanjutnya, pekan depan.

Menurut Aldwin Rahadian, salah satu kejanggalan ada pada penerapan Pasal 32 ayat 1 yang disangkakan pada Buni Yani. "Pak Buni selama ini tidak pernah diperiksa ataupun dituduh dengan Pasal 32 ayat 1. Artinya, itu pasal yang tiba-tiba nempel saja begitu masuk ke proses peradilan," kata dia di halaman PN Bandung, Jalan L.R.E. Martadinata, Bandung, Selasa 13 Juni 2017.

Aldwin menuturkan, pihaknya juga akan membahas terkait kompetensi relatif kewenangan mengadili dan pemindahan lokasi persidangan dari PN Kota Bandung ke Jalan Seram. Selain itu, di dalam dakwaan JPU, Buni Yani disebutkan mengubah dan mengedit video. Dakwaan jaksa itu dinilai tidak berdasarkan pada proses penyidikan.

"Berdasarkan forensik Mabes Polri, video tersebut tidak pernah diubah. Buni Yani hanya mengupload ulang video pidato Basuki Tjahja Purnama di Pulau Pramuka. Banyak hal-hal yang secara formil ini menurut kita dilanggar. Jadi, kita akan menolak dakwaan dari Jaksa," bebernya.

(Baca: Buni Yani Enggan Pindah Lokasi Sidang)

Menurut Aldwin, apa yang disampaikan kliennya selama ini bukanlah kebohongan karena semua terbukti. "Secara logika hukum, saudara Ahok sudah dinyatakan bersalah dan tidak banding. Jadi, apa yang dinyatakan Buni Yani bukan fitnah dan berita bohong sudah terbukti," tandasnya.

Sidang Buni Yani selanjutnya dilaksanakan pada 20 Juni 2017 akan dilaksanakan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung di Jalan Seram dengan agenda pembacaan eksepsi. Sebab, Buni Yani menolak dakwaan yang disampaikan JPU.

(Baca: Aksi #SaveBuniYani di PN Bandung)

JPU Kejaksaan Tinggi Jabar mendakwa Buni dengan Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Isi dakwaan seputar pengunggahan potongan video Ahok saat berbincang dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.

Dari rekaman video itu, Ahok berbicara dengan mengutip Alquran Surat Al Maidah ayat 51. Namun, di video yang diunggah di media sosial diduga ada beberapa kata yang hilang dan tak sesuai dengan rekaman aslinya.


(NIN)