Ombudsman Selidiki Layanan Publik Terhenti di Bekasi

Antonio    •    Selasa, 31 Jul 2018 19:15 WIB
pelayanan publik
Ombudsman Selidiki Layanan Publik Terhenti di Bekasi
Seorang pegawai melayani calon investor mengurusi izin investasi di Jakarta, Ant

Bekasi: Layanan publik di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terhenti pada Jumat, 27 Juli 2018. Ombudsman RI akan menyelidiki masalah tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan penghentian layanan itu terjadi di seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Bekasi. Masalah yang sama terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Ir H Juanda pada Senin, 30 Juli 2018.

"Hari ini kami melakukan pemeriksaan itu, ada tiga tim yang kami sebarkan, tim pertama itu kita bertemu dengaj Pj (penjabat) walikota dan jajarannya. Tim yang kedua dan ketiga itu melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Mencari penyebab kenapa ada penghentian layanan publik pada hari jumat dan hari senin," kata dia di Bekasi, Senin 31 Juli 2018.

Dari pertemuan dan verifikasi itu ada beberapa alasan yang didapat pihaknya. Yang pertama karena jaringan yang sedang offline. Kedua, karena ada konflik antara Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy R Gandakusumah dengan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji.

Terkait dengan jaringan yang disebut offline, pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bekasi. Jawabannya adalah tidak ada sistem yang mati pada hari Jumat.

Baca: Pj Wali Kota Bekasi Laporkan Sekda ke Bareskrim Polri

Sehingga, alasan bahwa pelayanan kepada masyarakat dihentikan karena sistem offline itu tidak relevan. "Sistem shut down itu sebetulnya kan meninggalkan jejak digital yang bisa kita periksa nanti ya," ujarnya.

Terkait dengan alasan yang menyebut ada konflik antara Pj Walikota dan Sekda Kota Bekasi, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait.

"Kemudian kami akan memanggil lagi pihak-pihak terkait yang kami duga penghentian pelayanan publik itu ke Jakarta," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pj Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah melaporkan Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan pencemaran nama baik. 



(RRN)