Buni Yani Menolak Salah

Budi Mulia Setiawan    •    Selasa, 17 Oct 2017 13:34 WIB
buni yani tersangka
Buni Yani Menolak Salah
Buni Yani mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum di di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jalan Serum, Selasa 3 Oktober 2017.MTVN/Roni

Metrotvnews.com, Bandung: Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Buni Yani, menolak keras tuntutan Jaksa. Dia tetap merasa tak bersalah.

Koordinator penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian, menjelaskan, selama penggalian keterangan saksi, baik ahli maupun fakta, tak ada yang menyebutkan kliennya melanggar unsur pidana. Tidak satu pun saksi melihat Buni Yani memotong video Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama.

"Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU. Itu tidak ada ujaran kebencian, itu untuk ajakan berdiskusi," ungkap Aldwin di ruang sidang Bapusipda Kota Bandung Jawa Barat, Selasa 17 Oktober 2017.

Bahkan, lanjut Aldwin, alat bukti maupun petunjuk barang bukti yang disodorkan jaksa penuntut selama persidangan, tidak menunjukan keakuratan atas pasal yang disangkakan kepada Buni Yani.

"Tidak ada alat bukti yang lengkap di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim meminta memutus perkara ini seadil - adilnya," terangnya.

Baca: Buni Yani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ditambahkannya lagi, kasus tersebut dianggap tuntas mengingat pelaku utama yaitu Ahok yang menyindir Alquran Surat Al Maidah ayat 51 dalam kunjungan kerja, sudah divonis hakim.

"Kasus ini berawal dari kekeliruan bicara pejabat publik, yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Saudara Basuki menyindir surat Al Maidah yang sama sekali tidak ada hubungannya (dengan Buni Yani)," katanya.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ahmad Taufik, menuntut terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, Buni Yani, agar dihukum dua tahun penjara.

Jaksa mengatakan, terdakwa dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 32 ayat 1 junto Pasal 48 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Menuntut Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara dua tahun denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan," ujar Ahmad di ruang sidang Bapusipda jalan Seram Kota Bandung Jawa Barat, Selasa, 3 Oktober 2017.

Buni Yani didakwa mengubah, merusak, menyembunyikan informasi eletronik milik orang lain maupun publik berupa video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Andi Muh Taufik menegaskan, video rekaman yang beredar di media sosial Youtube Pemprov DKI Jakarta, diunduh oleh terdakwa pada Kamis, 6 Oktober 2016, pada pukul 00.28 WIB berdurasi 1 jam 48 menit.

"Terdakwa menggunakan handphone merek Asus Zenfone 2 warna putih, telah mengunduh video berjudul '27 Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama ke Kepulauan Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP'. Kemudian tanpa seizin Diskominfo DKI Jakarta, terdakwa mengurangi durasi rekaman," ujar Andi di ruang 1 Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, Selasa 13 Juni 2017.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, Ahok mengutarakan 'jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem - macem itu, itu hak bapak ibui, yah, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih saya karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya,'.

"(Perkataan tersebut) sebagaimana berita acara pemeriksaan dengan barang bukti digital nomor 30/II/2017/CYBER/PMJ tanggal 28 Februari 2017," ujarnya.



(ALB)