Permenhub 108/2017, Kolaborasi Tuntutan Transportasi Online dan Konvensional

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Minggu, 29 Oct 2017 06:00 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Permenhub 108/2017, Kolaborasi Tuntutan Transportasi Online dan Konvensional
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Bandung: Kementerian Perhubungan mulai meyosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. 'Penerus' Permenhub 26 ini bakal menjadi mengkolaborasi tuntutan transportasi online dan angkutan konvensional.

Seperti yang telah diungkapkan Kemenhuub sebelumnya, ada sembilan poin yang direvisi, yaitu argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota dengan persyaratan lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (TNKB), SRUT dan Peran Aplikator.

"Ini semua diatur, yang jelas aplikator disini sebagai vendor bukan pengusaha angkutan transportasi," kata Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Sabtu 29 Oktober 2017.

Aturan ini akan semakin mempertegas aturan main dan 'hakim garis' pelaksanaan transportasi online. Selama ini selalu muncul perdebatan apakah aplikator atau penyedia aplikasi dianggap perusahaan transportasi atau perusahaan teknologi.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh aplikator, maka akan dilaporkan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Infornasi untuk memberikan sanksi. Sedangkan untuk pengusaha angkutan onlinenya bila melakukan pelanggaran, akan langsung ditangani oleh Kementeria Perhubungan.

Wilayah operasi angkutan online akan diatur Dinas Perhubuhngan dan pengusaha angkutan lewat koordinasi dengan Gubernur. Pasalnya, aparat pemerintah daerah yang mengetahui karakteristik suatu wilayah dan lebih layak untuk mengambil keputusan.

"Jadi nantinya, pemberian ijinnya langsung dari Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang merupakan unsur daerah," terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi Taufik, menuturkan, pihaknya tetap menjunjung kesetaraan dan keadilan seluruh tuntutan dari pihak transportasi online maupun konvensional. Beruntung hal in telah dituangkan dalam Permenhub 108/2017 tersebut.

"Intinya menurut kami Permenhub ini, mencerminkan keadilan setelah nanti tanggal 1 November ditetapkan diharapkan seluruh pihak yang terkait menjalankan aturan ini dengan baik," paparnya.

Sementara itu, perwakilan dari pengusaha transportasi online Grab, Andi, mengapresiasi pemerintah atas terbitnya aturan tersebut.

"Kita support atas langkah pemerintah ini, segala macam usaha baik angkutan online maupun konvensional harus memiliki aturan demi kepastian hukum," paparnya.

Senada dengan Sekjen Organda Ateng Haryono yang menyatakan bahwa pihaknya telah mendorong Kemenhub agar segera mengeluarkan peraturan menteri (PM) baru.

"Ini hasilnya, kerja keras pemerintah ini harus diapresiasikan namun yang patut kita sadari adalah prakteknya nanti saat aturan ini dijalankan yaitu 1 November mendatang, semua pihak harus menaatinya," pungkasnya.


(SUR)