Pemangkasan DAU Berdampak ke Rencana Kerja Pemkab Sumedang

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 14 Dec 2017 14:56 WIB
apbd
Pemangkasan DAU Berdampak ke Rencana Kerja Pemkab Sumedang
Ilustrasi

Sumedang: Sejumlah daerah mengalami pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2018. Bagi Kabupaten Sumedang, pemotongan DAK tidak bermasalah. Namun, pengurangan DAU menjadi masalah dan memberatkan karena menyangkut anggaran belanja pegawai di daerah.

"DAK itu untuk infrastruktur, sehingga tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pemerintah kabupaten. Dana untuk infrastruktur daerah bisa ditekan melalui APBD maupun cukai daerah. Yang perlu dikritisi mengenai pemangkasan DAU," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Sumedang Yogi Yaman Sentosa di Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 13 Desember 2017.

Sekda Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin menambahkan, pemangkasan DAU tahun ini berdampak pada perencanaan kerja pemkab. Sebab, DAU sifatnya block grant atau hibah yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja publik.

"DAU ini di seluruh Indonesia kena rasionalisasi. Untuk Kabupaten Sumedang, pemangkasan tersebut mengganggu perencanaan dan out put belanja," ungkap Zaenal.

Zaenal mencontohkan, ketika nilai anggaran untuk kegiatan dalam APBD murni ditetapkan Rp200 juta. Namun, anggaran tersebut berubah menjadi Rp150 juta karena DAU dirasionalkan. Tentu pemerintah harus menyiasatinya.

"Jadi, yang tadinya sasaran program merambah untuk 50 orang, jumlah peserta program terpaksa kita kurangi," bebernya.

Menurut Zaenal, turunnya anggaran untuk DAK dan DAU juga berbeda. DAU diberikan langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

"Kalau DAK diberikan pemerintah per bidang, contoh bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial," paparnya.

Pemotongan DAU di Kabupaten Sumedang, kata Zaenal, sekitar 1,7 persen. "Jumlahnya triliunan," pungkasnya.


(NIN)