Polisi Periksa 11 Pejabat Pemda Terkait Banjir Garut

Eriez M Rizal    •    Kamis, 06 Oct 2016 15:02 WIB
banjir bandang garut
Polisi Periksa 11 Pejabat Pemda Terkait Banjir Garut
Foto aerial tanah kawasan hulu aliran sungai (DAS) Cimanuk di Cisurupan, Garut, Jabar, Sabtu (24/9/2016). Foto: Antara/Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Bandung: Polda Jawa Barat memeriksa 11 saksi yang merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Tata Ruang Kabupaten Garut dan pegawai Perum Perhutani Jabar. Kesebelas orang itu ditanya terkait adanya indikasi pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir bandang Sungai Cimanuk, Garut pada 20 September lalu.

"Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, pegawai dari PT Agro, serta pemilik wisata di sekitar kawasan itu, ikut diperiksa," kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, Kamis (6/10/2016).

Pemeriksaan akan terfokus pada adanya fakta kerusakan hutan di hulu Sungai Cimanuk dan kawasan hutan lainnya. Kerusakan itu diduga menjadi pemicu banjir bandang.

"Kita lihat nanti, apakah akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," jelas Yusri.

Hingga berita ini diturunkan, kesebelas saksi itu masih dimintai keterangan. Menurut Yusri, ada kemungkinan jumlah saksi bertambah jika dari hasil penyelidikan diperlukan adanya keterangan tambahan. 

"Karena pendalaman penyelidikan masih akan terus dilakulkan," kata dia.

Yusri tidak menampik adanya dugaan korupsi dalam perusakan hutan tersebut. "Untuk ke hal korupsi, kami juga masih mendalami kerugian yang dialami negara," kata dia.

Jika memang ada yang terjerat, Yusri memastikan akan menggunakan UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banjir bandang menerjang Garut Selasa malam, 20 September. Banjir memorakporandakan rumah di tujuh kecamatan, yakni di Bayongbong, Garut Kota, Banyu Resmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karang Pawitan, dan Samarang. Puluhan orang meninggal akibat kejadian ini.

 


(UWA)