Indonesia Berpotensi Kehilangan Generasi Cerdas

   •    Kamis, 15 Feb 2018 16:04 WIB
pencemaran sungai
Indonesia Berpotensi Kehilangan Generasi Cerdas
Nelayan mencari ikan di Sungai Citarum kawasan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi)

Jakarta: Pencemaran sungai Citarum yang tak kunjung selesai dinilai bukan hanya menjadi ancaman bagi lingkungan. Lebih serius, Indonesia berpotensi kehilangan generasi cerdas di masa mendatang lantaran salah satu sumber air konsumsi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat berasal dari sungai tersebut.

"80 persen air minum Jakarta diambil dari Citarum. Sampai sekarang tidak ada upaya yang betul-betul melihat berapa beban pencemaran yang akhirnya masuk ke air minum di Jakarta," ungkap Manager Kampanye Isu Air, Pangan, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana dalam News Story Insight (NSI), Rabu, 14 Februari 2018.

Wahyu mengatakan hampir semua anak sungai Citarum dan sungai Citarum sendiri mengairi hampir 300 ribuan hektare persawahan dengan tingkat pencemaran yang tinggi.

Beras hasil produksi dari persawahan tersebut kemudian dikonsumsi dan didistribusikan ke pasar terdekat di sekitar aliran sungai bahkan hingga ke Ibu Kota Jakarta.

"Pencemaran sepanjang itu bukan hanya ancaman bagi ekosistem tapi juga kehidupan manusia. Belum lagi kalau bicara limbah, sampah, sampai dengan cemaran bakteri yang membuat ekosistem sungai rusak," katanya.

Sementara itu dalam konteks kesehatan manusia, Wahyu mengatakan angka orang sakit di lingkungan sepanjang sungai Citarum menjadi indikator bahwa sungai tersebut sudah benar-benar 'sakit'. 

Belum lagi penurunan hasil panen yang berdasarkan riset Walhi, di wilayah anak sungai Ciujung  yang sebelumnya mampu menghasilkan 10 ton gabah basah per hektarenya, di akhir 2017 hasil pertanian menurun drastis dan hanya menyisakan 3 ton gabah basah.

"Ini jadi indikator bahwa lingkungan di sekitar sungai kehilangan daya tampung dan daya dukungnya sendiri," ungkap Wahyu.

Wahyu mengatakan boleh jadi anggapan bahwa Citarum merupakan salah satu sungai paling tercemar di dunia adalah benar. Betapa tidak, hampir semua zat kimia berbahaya bercampur dan mengalir mengikuti alur sungai.

Zat kimia seperti merkuri, mangan, coliform, besi, timbal, klor, hingga sulfur yang berasal dari limbah buangan industri bukan hanya menjadi ancaman bagi lingkungan dan ekosistem sungai, namun juga peradaban manusia.

Contoh paling sederhana, timbal. Logam berat ini bukan zat kimia sembarangan, ibu hamil yang terpapar timbal dalam jumlah tinggi dapat membuat bayi yang akan dilahirkan berpotensi mengalami gangguan pada otak.

"Di sisi lain kita sedang berada di puncak demografi yang pada satu sisi dengan cemaran setinggi ini kita sedang 

menyiapkan generasi dalam jumlah besar tapi tidak berkualitas. Jadi ancaman kita bukan hanya lingkungan tapi ancaman generasi mendatang," jelasnya. 

Sumber masalah

Wahyu mengatakan sejak era 70-an sudah banyak proyek revitalisasi sungai Citarum yang dicanangkan sejumlah pihak. Persoalannya revitalisasi Citarum tidak dilakukan secara menyeluruh hanya membereskan urusan fisik, lebar sungai, dan perubahan alur.

Faktanya, kata Wahyu, tidak ada upaya serus dalam kasus pencemaran limbah yang dilakukan oleh lebih dari 700 perusahaan dan industri itu. 

"Gugatan terakhir kita memang dimenangkan oleh Mahkamah Agung, tapi laporan dari teman-teman Walhi Jawa Barat, tidak ada eksekusi di lapangan. Seharusnya diselesaikan dulu baru bisa direvitalisasi," kata Wahyu.

Menurut Wahyu yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menegakkan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Pemerintah tak perlu menunggu adanya aduan sebab dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban mutlak dipegang perusahaan penghasil limbah. 

"Artinya ini bukan delik aduan, perusahaan penghasil limbah bertanggung jawab penuh pada kerugian yang ditimbulkan tanpa harus ada pembuktian kesalahan," ungkapnya. 

Karena perusahaan bertanggung jawab penuh, Wahyu mengatakan seharusnya semua perbaikan atas pencemaran tidak menggunakan dana masyarakat yang bersumber dari APBD melainkan uang perusahaan penghasil limbah.

"Kalau membebani APBD di tengah juga kita punya beban besar. Kalau terus menerus mengambil dari dana hutang untuk proyek ini pada periode mendatang justru akan semakin membebani rakyat untuk membayar, dengan mencabut subsidi dan sebagainya," jelas Wahyu.




(MEL)