Penyebar Hoaks Isu PKI dan Penganiayaan Ulama Ditangkap

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 28 Feb 2018 20:04 WIB
hoax
Penyebar Hoaks Isu PKI dan Penganiayaan Ulama Ditangkap
Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Samudi. Foto: Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno

Bandung: AY, 28, harus meringkuk di balik jeruji besi Mapolda Jawa Barat karena menyebarkan konten ujaran kebencian melalui media sosial Facebook. AY menyebarkan tulisan hoaks yang ditujukan ke presiden dengan mengaitkan penganiayaan terhadap ulama dan isu PKI.

"Dia pertama kali menyebarkan bahwa ulama dianiaya PKI, yang di-posting dalam akun atas nama Ughie Khan pada 27 Januari 2018," ungkap Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Samudi di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Rabu, 28 Februari 2018.

Setidaknya ada sembilan akun lain milik tersangka yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoaks. Dalam akun-akun miliknya banyak ditemuan konten ujaran kebencian, menghasut, dan menyinggung isu SARA.

AY ditangkap di Jalan Batu Renggat, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, pada Rabu, 21 Februari 2018 setelah polisi mengumpulkan bukti. "Dari data yang kami peroleh bahwa ia menyebarkan (memposting) 16 kejadian (penganiayaan ustaz)," kata Samudi.

Dari seluruh kabar yang diedarkan, hanya dua peristiwa yang korbannya betul-betul ustaz. Yakni kasus di Cicalengka dan Cigondewah.

Tersangka mengaku memiliki motif ingin menyatakan PKI bangkit. Salah satu postingan dari sejumlah ujaran kebencian yang diunggang di waktu yang berbeda antara September 2017 hingga Januari 2018, yakni "Aneh bin Ajaib...!!! PRESIDEN JOKOWI BERPESAN GEBUK PKI TAPI POLISI GEBUK WARGA ANTI PKI".

Petugas menggali jaringan dan keterkaitan pihak lain yang kemungkinan ada di belakang pelaku.

"Apakah dia ikut jaringan tertentu, itu yang kita cari. Kita kerjasama dan bantuan penuh oleh Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri," pungkasnya.

Tersangka dijerat pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. AY terancam hukuman minimal enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp1 miliar.


(SUR)