KPK Sita Empat Mobil Terkait OTT Bupati Cirebon

ant    •    Selasa, 30 Oct 2018 17:09 WIB
kpkkasus korupsi
KPK Sita Empat Mobil Terkait OTT Bupati Cirebon
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. MI/ROMMY PUJIANTO

Cirebon: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat mobil terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadi Sastra. Empat mobil itu saat ini dititipkan di Mapolresta Cirebon.

"Penitipan itu dari KPK," kata Kapolresta Cirebon, AKBP Roland Ronaldy, Selasa 30 Oktober 2018. 

Penitipan empat mobil sitaan KPK sendiri kata Roland, sejak Senin 29 Oktober. Keempat mobil tersebut saat ini sudah diberikan garis polisi.

Baca: Bupati Cirebon Memalak Lurah Hingga Camat

Awalnya kata Roland, pihaknya hanya dititipi tiga mobil dan kemudian pada Senin 29 Oktober malam datang satu mobil lagi, jadi jumlah keseluruhan ada empat.

"Dari kemarin (mobil dititipkan di Mapolresta) dan yang ke kami baru mobil," tuturnya.

Roland tak mengetahui persis kepemilikian mobil tersebut, Sebab pihaknya hanya dititipi saja. "Lebih baik anda tanyakan ke yang menyita," katanya.

Empat mobil yang disita oleh KPK saat melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait OTT Bupati Cirbon yaitu Pajero nomor Polisi E-1139-LL, Honda Jazz E-20-FA, Toyota Yaris E-1501-LH dan Honda HR-V E-486-XX.

Baca: Uang Miliaran Rupiah Disita dari OTT Bupati Cirebon

Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Dalam kasus ini, Sunjaya diduga telah menerima suap dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang itu bagian fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.





(ALB)