Lima Desa di Kabupaten Tangerang Miskin

Hendrik Simorangkir    •    Selasa, 29 Jan 2019 18:42 WIB
kemiskinan
Lima Desa di Kabupaten Tangerang Miskin
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Tangerang: Jumlah warga miskin di Kabupaten Tangerang, Banten, meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin meningkat 45.610 sepanjang 2015-2018.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Kirwan, menyebut jumlah desa dengan rumah tangga miskin pun meningkat. Rumah tangga miskin di 2018 bertambah menjadi 240.606 KK.

"Kenaikan rumah tangga miskin tersebut terjadi di tiga desa. Hal itu akan dijadikan sebagai peningkatan pemberdayaan pengentasan kemiskinan," kata Kirwan, Selasa, 29 Januari 2019.

Sedikitnya lima desa di Kabupaten Tangerang masuk batas zona kemiskinan. Desa Kronjo di Kecamatan Kronjo dan Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah pusat. Sedangkan  tiga desa masuk radar pemerintah Kabupaten Tangerang

"Yakni Desa Pangarengan di Kecamatan Rajeg, Desa Pangkalan di Kecamatan Teluk Naga, Desa Kiara Payung di Kecamatan Pakuhaji," jelas Kirwan.

Pihaknya membuat program Desa Tuntas guna peningkatan kualitas hidup dan ekonomi desa yang masuk daftar merah tersebut. Program tersebut akan berlangsung pada 2019 hingga 2023.

"Program itu akan dilaksanakan bersama beberapa dinas. Sebelumnya dan sampai saat ini pun Pemkab Tangerang punya program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Masyarakat Mengatasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin," kata Kirwan.

Program Desa Tuntas dinilai selaras dengan program pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan. Angka kemiskinan, kata dia, tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi. Mental warga juga memberi kontribusi.

"Masih banyak warga yang dinilai mampu tapi mereka mengambil Raskin (beras untuk masyarakat miskin), itu kan enggak benar. Makanya, karakter itu juga harus diperbaiki melalui edukasi," paparnya.

Pihaknya akan menggandeng sektor pendidikan untuk meliputi akses ke desa yang masuk daftar zona kemiskinan. Pemkot juga membangu modal sosial di desa seperti kebiasaan gotong royong.
 


(SUR)