Sosialiasi Pemilu bagi Disabiltitas di Depok Belum Maksimal

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 14 Nov 2018 18:39 WIB
pilegpilpres 2019
Sosialiasi Pemilu bagi Disabiltitas di Depok Belum Maksimal
ilustrasi Medcom.id

Depok: Komisi Pemilihan Umum Daerah Depok mengaku sosialisasi pemilihan umum 2019 terhadap penyandang disabilitas masih terbatas. Berkaca pada Pilkada serentak lalu, sosialisasi terhadap penyandang disabilitas hanya dilakukan satu kali.

"Memang pada saat Pilgub kemarin sosialisasinya terbatas, kita akui. Begitu juga dengan Pemilu 2019 kita belum bisa maksimal," kata Ketua KPUD Depok Nana Shobarna  di KPU Kota Depok, Jalan Pancoran Mas Rabu, 14 November 2018.

Nana menjelaskan, pihaknya telah mengajukan kepada KPU pusat agar dapat menambah anggaran khusus bagi sosialisasi pemilu terhadap penyandang disabilitas. Namun hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan, untuk Pilpres dan Pileg 2019 mendatang, berapa kali sosialisasi akan diberikan terhadap seluruh masyarakat Kota Depok (termasuk Disabilitas), pasalnya untuk rancangan kertas kerja kegiatan (RKK) dari pusat belum diteliti kembali oleh pihaknya.

"Memang RKK-nya kami belum lihat, tapi kami sudah mengajukan penambahan. Mudah-mudahan bisa lebih dari dua sampai tiga kali. Karena memang program tersusun dari pusat, kita hanya melaksanakan apa yang sudah diprogramkan, dianggarkan dari pusat," ujarnya.

Selanjutnya, bila nanti KPU pusat hanya menganggarkan dana hanya untuk satu kali sosialisasi bagi penyandang disabilitas, Nana mengaku tidak akan kehilangan akal. Pihaknya, akan mensiasati minimnya anggaran tersebut dengan menggandeng Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

"Kalau kebetulan dapatnya sekali ya kita mau bilang apa. Ada 1.000 lebih disabilitas, kalau kami menyasar keseluruhan kayaknya enggak bisa kami jangkau. Makannya kami selalu kerja sama dengan Kesbangpol," pungkasnya.

Hingga saat ini, rekapitulasi perbaikan pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP -1) dan penetapan Daftar tetap hasil perbaikan (DPTHP -1) untuk pemilu 2019 masih dibahas dalam rapat pleno yang berlangsung di Kantor KPU Kota Depok. 


(ALB)