Pemkot Depok bakal Perberat Sanksi Pembuang Sampah Sembarangan

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 17 Jan 2019 19:13 WIB
sampahlingkungan hidup
Pemkot Depok bakal Perberat Sanksi Pembuang Sampah Sembarangan
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna

Depok: Pemerintah Kota Depok berencana akan memperberat sanksi pelanggar Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2004, tentang buang sampah sembarangan. Saat ini aturan tersebut masih dievaluasi.

“Kalau kedepannya memang perlu penguatan Perda, kenapa tidak,” kata Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Kamis, 17 Januari 2018.

Pradi menuturkan, langkah saat ini yang dilakukan Pemkot Depok untuk mengatasi persoalan sampah yaitu dengan memanfaatkan bank sampah sebagai sarana pengurai. 

Menurutnya cara tersebut dinilainya efektif karena selain dianggap mampu menekan sampah ke pembuangan akhir, juga bisa memiliki nilai ekonomis.

“Bank sampah sudah kita sosialisasikan sejak jauh-jauh hari. Sampai hari ini masih berjalan dan Alhamdulillah ini cukup ampuh untuk menekan sampah ke pembuangan akhir. Selain itu ini (bank sampah) juga bisa menjadi nilai ekonomi bagi warga, karena bisa di daur ulang menjadi barang kreatif yang memiliki nilai jual,” bebernya.

Pradi menegaskan, Pemkot Depok berjanji akan semakin gencar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku pembuang sampah. Pradi bahkan berharap ada hukuman yang jauh lebih berat dari saat ini. 

Berdasarkan Perda Kota Depok nomor 16 tahun 2012 dan nomor 5 Tahun 2004, warga yang terbukti membuang sampah sembarangan dapat di hukum 3 bulan penjara dan denda maksimal Rp25 juta. 

“Kalau bisa saya ingin lebih berat dari yang sekarang. Seperti di negara-negara maju, sanksi yang mengatur soal sampah sangat ketat dan tegas. Seperti apa sanksinya ya nanti kita lihat, kita kaji,” paparnya.

Pradi juga menerangkan kedepan pihaknya akan menambah jumlah kamera pengintai atau CCTV di sejumlah titik yang dianggap rawan.  Kamera pengawas tersembunyi itu nantinya bakal terkoneksi langsung ke ruang pengendali utama atau command operation room atau COR di area Dinas Komunikasi Pemkot Depok.

“Saya sudah usul agar CCTV ditambah. Di taruh di tempat-tempat rawan, apakah itu rawan kejahatan maupun rawan pelanggaran ketertiban umum. Namun itu semua tak akan berjalan maksimal jika tidak dilandasi dari kesadaran individu. Yang paling penting itu, karena ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah tapi kita semua," pungkasnya.

Seperti diketahui, gundukan sampah di TPA Cipayung telah mencapai tinggi sekira 20 meter. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena rawan akan terjadinya longsor. Disisi lain, jumlah volume sampah yang dihasilkan dari kota itu mencapai 1.300 ton perhari. Terkait hal itu, Pemkot Depok telah mengusulkan pengalihan ke TPA Lulut Nambo Bogor. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.



(ALB)