Sekjen MUI Sebut Kepercayaan Beda dengan Agama

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 10 Nov 2017 05:44 WIB
kepercayaan
Sekjen MUI Sebut Kepercayaan Beda dengan Agama
Penghayat kepercayaan Marapu dari Sumba Timur, Kalendi Nggalu Amah, bersaksi pada sidang lanjutan uji UU di MK, Jakarta, Senin (23/1/2017). Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Jakarta: Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, masih meragukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghayat kepercayaan. Menurutnya, kepercayaan berbeda dengan agama, yang telah diakui sejak lama di Indonesia.

"Itu kan bukan agama, agama yang diakui di Indonesia itu enam. Dia tidak termasuk diakui," katanya saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis 9 November 2017.

Ketika kepercayaan dipaksakan eksistensinya, Anwar sendiri bingung dalam kategorisasinya. Di negara ada dan ditetapkan agama yang diakui, namun kepercayaan tak termasuk dalam daftar tersebut. Di sistem administrasi kependudukan sendiri, kepercayaan ada sesudah agama.

Anwar menyarankan pembentukan kolom baru di KTP-El. "Jangan dimasukkan ke kolom agama. Kasih kolom Kepercayaan mungkin," katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritisi bagaimana sistem administrasi dibentuk mewakili kepercayaan yang jumlahnya sangat banyak. Prinsipnya MUI tak sepakat dengan langkah MK. Saat ini Anwar menyebut pihaknya sedang mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi dari aspek hukum, sebelum mengambil langkah lanjutan.

"MUI sedang membentuk tim dan akan mempelajarinya. Komisi hukumnya MUI sedang mempelajari. Sedang dikaji tim, belum tahu apa yang dilakukan," tandas Anwar.

Keberadaan penghayat kepercayaan menjadi sorotan usai MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini menjadikan penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan negara dalam sistem administrasi kependudukan.

Permohonan uji materi dengan perkara 97/PUU-XIV/2016 itu diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Para pemohon merupakan penghayat kepercayaan dari berbagai komunitas kepercayaan di Indonesia.

Kemenag memastikan bakal mematuhi putusan itu. Kemenag juga siap membua ruang diskusi tentang tindaklanjut terhadap penghayat kepercayaan.
 


(AGA)