21 Ribu Perusahaan Ditargetkan Terapkan Norma Ketenagakerjaan

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 13 Mar 2019 17:55 WIB
berita kemenaker
21 Ribu Perusahaan Ditargetkan Terapkan Norma Ketenagakerjaan
Sesditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Budi Hartawan. (Foto: Dok. Kemenaker)

Bandung: Pemerintah mendorong tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerja. Salah satu upaya yang telah dan akan terus dilakukan ialah melalui penguatan dan sinkronisasi kerja pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Budi Hartawan, saat membuka Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat Dengan Daerah TA 2019 Ditjen Binwasnaker & K3 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 12 Maret 2019.

"Pada 2019, kami menargetkan sekitar 21 ribu perusahaan agar menerapkan norma-norma ketenagakerjaan. Kami optimistis target 2019 akan tercapai," kata Budi Hartawan.

Selama ini, salah satu kendala dalam mensinergikan kebijakan ketenagakerjaan antara pusat dan daerah, khususnya pada aspek pengawasan, adalah kewenangan sesuai otonomi daerah. Namun, belakangan kinerja antara pemerintah pusat dan daerah semakin sinkron, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

"Hampir seluruh provinsi sekarang punya UPTD atau korwil. Sekarang sudah mulai terjadi hubungan yang lebih cepat antara teman-teman di wilayah," kata Budi.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari dua indikator capaian. Pertama, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, hingga norma hubungan kerja.

Pada 2015, tercatat 15.020 perusahaan telah menerapkan norma ketenagakerjaan. Jumlah ini meningkat menjadi 17.065 perusahaan pada 2016.

Kemudian meningkat menjadi 20.171 perusahaan pada 2017, serta tahun 2018 sebanyak 24.012 perusahaan. Total capaian telah menyentuh 79,94 persen.

Adapun kendala dalam pengawasan terhadap kepatuhan ini adalah anggaran dan jumlah SDM pengawas yang terbatas. "Kalau kita kalikan dengan jumlah pengawas 1.574, angka itu tidak dapat. Jumlah perusahaan yang harus diperiksa 26,7 juta. Jauh sekali rasionya," ujar Budi.

Kedua, kebijakan penarikan pekerja anak yang telah berhasil menarik setidaknya 86 ribu pekerja anak dari jenis pekerjaan terburuk hingga 2018.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki concern dalam pengawasan ketenagakerjaan. Ke depan, dia berharap pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran daerah untuk meningkatkan kinerja pengawasan di daerahnya masing-masing.

"Tentu ini semua tidak bisa kita capai jika tidak ada kerja sama yang baik antara pengawas pusat dan daerah," ujarnya.

Untuk meningkatkan kinerja pengawasan ketenagakerjaan pada masa depan, Kemenaker tengah menyiapkan sistem digital pengawasan. Sistem ini meliputi penentuan rencana kerja pengawas hingga pembuatan surat perintah tugas dan nota pemeriksaan.

Sistem tersebut ditargetkan akan diluncurkan tahun ini. "Sehingga kita bisa memonitor pelanggaran-pelannggaran apa yang sedang terjadi saat ini dengan cepat, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat juga," ucapnya.


(ROS)