Polresta Akan Komunikasikan Berkas Nur Mahmudi ke Kejaksaan

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Senin, 21 Jan 2019 20:14 WIB
kasus korupsi
Polresta Akan Komunikasikan Berkas Nur Mahmudi ke Kejaksaan
Ilustrasi hukum, Medcom.id - M Rizal

Depok: Polresta Depok, Jawa Barat, mengklaim telah melengkapi petunjuk jaksa mengenai berkas perkara kasus korupsi mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. Namun, kejaksaan masih terus mengembalikan berkas ke penyidik dan menganggap dokumen itu tak lengkap.

Kasubag Humas Polresta Depok AKP Firdaus mengatakan menerima pengembalian berkas dari Kejaksaan Negeri Depok pada pekan lalu. Itu merupakan kali ketiga pengembalian berkas yang dilakukan kejaksaan kepada penyidik.

"Menurut penyidik, berkasnya sudah lengkap sesuai petunjuk jaksa. Tapi dikembalikan lagi ke kami," kata Firdaus di Mapolresta Depok, Senin, 21 Januari 2019.

Firdaus mengatakan akan mendatangi kantor kejaksaan untuk membahas petunjuk dan kelengkapan berkas sesuai yang diminta kejaksaan. "Kami merasa, sudah melengkapi. Tapi kami akan coba jalin komunikasi," ujarnya.

Firdaus menegaskan tak ada yang janggal dari 'bolak-balik' berkas Nur Mahmudi. Sebab dua lembaga menjalankan prosedur.

Baca: Berkas Perkara Nur Mahmudi Bolak-Balik Kejaksaan-Polres

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari, membeberkan beberapa alasan yang menyatakan berkas Nur Mahmudi belum lengkap. Sehingga jaksa mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian.

“Begini, jadi JPU (Jaksa Penuntut Umum) itu kan mempunyai kewajiban secara hukum sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus meneliti berkas. Pada saat pertama kita kan sudah meneliti. Dari berkas pertama itu kita memberikan petunjuk namanya P 19,” kata Sufari.

Nur Mahmudi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Depok, pada 20 Agustus 2018. Selain Nur Mahmudi, polisi juga menetapkan Harry Prihanto, mantan Sekretaris Pemkot Depok, sebagai tersangka. Keduanya dinilai merugikan negara senilai Rp10,7 miliar.

Dana tersebut disebut-sebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD yang keluar tanpa persetujuan DPRD setempat. Hingga kini, proyek itu belum jelas.


(RRN)