Penunjukan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Terkesan Dipaksakan

   •    Rabu, 20 Jun 2018 14:56 WIB
pilgub jabar 2018
Penunjukan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Terkesan Dipaksakan
M Iriawan mendapat ucapan selamat usai dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin 18 Juni 2018. (Foto: Medcom.id/Roni)

Jakarta: Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai penunjukan Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat terlalu dipaksakan. 

Ia menyebut keputusan Kementerian Dalam Negeri melantik Iriawan sebagai pengganti Ahmad Heryawan justru menghidupkan kembali polemik jenderal aktif ke ranah politik yang sebelumnya sudah diredam oleh Kemenko Polhukam.

"Terlihat sekali, terkesan seperti ada pemaksaan, ngotot. Polemik yang sudah mereda bergejolak lagi setelah tiba-tiba (Iriawan) kemarin dilantik," ujarnya, dalam Prime Talk, Selasa, 20 Juni 2018.

Riza mengungkap, dilantiknya mantan Kapolda Jawa Barat itu sebagai penjabat gubernur semakin menguatkan asumsi bahwa jabatan Iriawan yang saat ini sebagai sekretaris utama (sestama) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) hanyalah batu loncatan. 

"Ada unsur kesengajaan, unsur politik menempatkan dia menjadi Pj Gubernur. Kalau pun tidak, kenapa harus Iriawan, seperti tidak ada orang lain saja," kata Riza.

Sementara itu Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengungkap penunjukan Iriawan sebagai penjabat gubernur sama sekali tak menabrak aturan apa pun. Termasuk, Iriawan rangkap jabatan sebagai Sestama Lemhanas dan penjabat gubernur.

Iriawan dinilai sesuai menggantikan sementara posisi Ahmad Heryawan yang masa tugasnya berakhir, sementara proses Pemilihan Gubernur Jabar masih dalam proses. Sesuai dengan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 19 Ayat 1 UU Aparatur Sipil Negara. 

"Dalam UU kita memang tidak dijelaskan asal usul pejabat tinggi madya itu berasal. Jadi secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada kaitannya dengan kepolisian, kedudukannya hanya sebagai pejabat tinggi madya," jelas Bahtiar.

Senada dengan Bahtiar, Iriawan mengaku penunjukan dirinya sebagai Penjabat Gubernur sudah melalui kajian mendalam. Ia menjamin meski berasal dari Polri, ia akan tetap menjaga netralitas dalam perhelatan pilkada di Jawa Barat sebagai prioritas.

"Kalau saya tidak netral, tercoreng nama saya, karier saya. Saya jamin tidak akan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan untuk tidak netral. Silakan dibuktikan pada 27 Juni mendatang bahwa saya netral dalam Pilkada Jabar," pungkasnya.




(MEL)