Angkutan Konvensional dan Daring di Cirebon Berdamai

Ahmad Rofahan    •    Selasa, 03 Oct 2017 15:43 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Angkutan Konvensional dan Daring di Cirebon Berdamai
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com,Cirebon: Konflik antara transportasi daring dan konvensional di Cirebon, Jawa Barat,  mereda. Kedua moda di Maplores Cirebon Kota pada Selasa dini hari, Selasa 3 Oktober 2017, bersepakat berdamai.

Pertemuan kedua belah pihak digelar selama enam jam. Perwakilan dari transportasi daring dan konvensional menyepakati enam poin.

Kesepakatan ini akan dijadikan panduan pengoperasian dua model transportasi. Salah satu kesepakatan, yakni mengenai batas jarak transportasi online.

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, meminta kepada kedua belah pihak untuk tidak lagi berseteru. Ia meminta kepada sopir konvensional ataupun daring untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Cirebon.

"Diharapkan tidak ada perseteruan lagi. Mari kita jaga bersama ketertiban dan keamanan di Cirebon," kata Azis di Cirebon,  Selasa 3 Oktober 2017.

Kapolresta Cirebon AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, pihaknya akan memastikan kesepatakan tersebut berjalan dengan baik. Langkah yang diambil berupa ikrar perdamaian dan pembentukan satgas gabungan. Rencananya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan Jumat depan.

"Kita akan laksanakan pembacaan ikrar perdamaian dan pembentukan satgas gabungan," kata Adi.

Berikut kesepakatan antara transportasi daring dan konvensional di Cirebon:
Pertama, transportasi daring dilarang mengambil penumpang di Terminal, Stasiun, Sekolah dan Lobi Mal dengan radius, minimal 100 meter dan maksimal 300 meter, dan penentuan titik akan ditentukan bersama dan akan dibuat.
Kedua, transportasi daring harus dilengkapi dengan atribut berupa stiker yang dapat terlihat jelas, serta ada pembatasan armada bagi transportasi tersebut.
Ketiga, transportasi daring harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
Keempat transportasi konvensional bebas dari biaya KIR, Pengawasan Trayek dan ijin Trayek.
Kelima, membentuk satgas bersama yang terdiri dari unsur transportasi konvensional dan daring,
Keenam, apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini akan diberikan sanksi sesuai perundangan-undangan yang berlaku.



(SUR)