DPMPTSP Keluarkan 53 Izin Prinsip Pembangunan Tower Meikarta

Antonio    •    Kamis, 18 Oct 2018 02:24 WIB
kasus suapott kpkOTT Pejabat Bekasi
DPMPTSP Keluarkan 53 Izin Prinsip Pembangunan <i>Tower</i> Meikarta
Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: Antara/Risky Andrianto.

Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan izin prinsip untuk pembangunan 53 tower apartemen Meikarta yang berada di Cikarang. Demikian hal itu disampaikan Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Muhammad Said Ur.

Dirinya menjelaskan, semula izin prinsip pembangunan apartemen yang diajukan ialah 26 tower. "Tetapi setelah di-review mereka mengajukan kembali perubahan sehingga menjadi 53 tower," kata Said di Bekasi, Rabu, 17 Oktober 2018 .

Menurut dia, izin prinsip untuk pembangunan 53 tower apartemen Meikarta itu berdasarkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT). Pengajuannya dilakukan sejak 2017 lalu.

“Itu 84,3 hektare. Nah, selain daripada 53 tower, itu juga ada lahan-lahan yang akan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah, kemudian pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya. Itu include (termasuk) di 84,3 hektare itu," jelasnya.

Baca juga: DPRD: Pemkab Tidak Pernah Koordinasi soal Meikarta

Sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dari pantauan di lokasi, tim penyidik KPK datang menggunakan tiga mobil hitam sekitar pukul 14.15 WIB. Lima penyidik KPK langsung mengarah ke kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Mereka terlihat naik ke lantai dua kantor itu dan turun ke lantai satu untuk mendatangi salah satu ruangan yang ada di sebelah kanan. Selain itu, sejumlah polisi berjaga di pintu masuk.

Baca juga: KPK Bawa 5 Kardus dan 3 Koper dari DPMPTSP Bekasi

Beberapa penyidik juga terlihat mendatangi salah satu mobil di sekitar gedung dan mengambil koper ke dalam gedung DPMPTSP.

KPK menetapkan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain itu, Dewi juga telah ditahan.


(HUS)