Pemerintah Diminta Audit Lingkungan Sekitar Citarum

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Senin, 19 Feb 2018 23:20 WIB
pencemaran lingkunganpencemaran sungai
Pemerintah Diminta Audit Lingkungan Sekitar Citarum
Warga mengamati buih busa limbah pabrik di aliran sungai Citarum, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/9/2017) - ANT/Agung Rajasa

Bandung: Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan Harja menuturkan, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan penegak hukum dalam menangani pencemaran sungai Citarum adalah audit lingkungan dari perusahaan. 

"Artinya, audit lingkungan dilakukan secara profesional, transparan, terbuka juga objektif tidak tebang pilih. Jangan sampai upaya ini, hanya berlaku untuk perusahaan kecil saja, sedangkan perusahaan besar itu dibiarkan," beber Dadan, Senin 19 Februari 2018.

Audit lingkungan dari perusahaan, kata Dadan harus diserahkan oleh seluruh perusahaan yang berada di sekitar sungai Citarum. Audit yang diserahkan pun perlu dikaji kembali. 
 
Dadan menuturkan, Walhi memantau ada sekitar 500 pabrik di cekungan Bandung yang merupakan hulu dari daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Ditambah lagi di Purwakarta, Bekasi dan Karawang. 

Audit lingkungan akan menjadi dasar untuk penegak hukum yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, kabupaten maupun kota di wilayah Jawa Barat untuk memberikan sanksi ke perusahaan yang terbukti mencemari sungai Citarum. 

"Paling tidak ada tiga sanksi yang harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar lingkungan tersebut," ungkapnya.

Tiga sanksi, pertama sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan menutup perusahaan. Kedua, sanksi perdata untuk perusahaan yang terbukti mencemari sungai Citarum dengan limbah di atas baku mutu dan diwajibkan memulihkan kembali sungai Citarum. 

(Baca juga: Presiden Minta Pabrik yang Buang Limbah ke Citarum Ditindak)

Perusahaan pencemar sungai Citarum, kata Dadan, harus bertanggung jawab atas tindakannya mencemari lingkungan publik dan privat seperti persawahan yang berada di sekitar aliran sungai Citarum. 

"Ketiga sanksi pidana sesuai UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana Sanksi ini wajib diberikan kepada pengusaha yang melanggar (mencemari sungai)," bebernya.

Dadan menerangkan, audit lingkungan tertuju pada perizininan pembuangan limbah cair (IPCL) dan pengelolaan limbah (IPAL). Bila kedua persyaratan tidak dimiliki, semestinya pemerintah menutup perusahaan pencemar sungai Citarum. 

"Nanti dia (perusahaan) bisa beroperasi kembali bila sudah memenuhi perizinan tersebut, begitu juga perizinan lain seperti limbah B3 terutama bagi perusahaan yang menggunakan batu bara. Limbahnya sering dibuang kemana saja dan ini harus sesuai aturan PP 101 tahun 2011," paparnya.

Sementara itu, pantauan Walhi tambah Dadan, audit lingkungaan perusahaan belum dilakukan ke semua perusahaan di sekitar sungai Citarum. 

"Sekarang ini, masih belum seluruhnya pabrik diaudit. Tidak hanya bisa dengan sidak saja, buktinya subsidi Citarum masih jadi tempat pembuangan limbah. Jelas, audit lingkungan ini harus dilakukan untuk memilah mana pelanggaran administrasi, perdata dan pidana," pungkasnya.


(LDS)