Kemendagri: Pelantikan Iriawan Sesuai UU

Bandung: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan melantik Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut penunjukan sudah sesuai aturan.

"Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN," tegas Bahtiar di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, 18 Juni 2018.

Pasal 201 UU  Pilkada menyebut, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat (Pj) gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: Besok, M Iriawan Dilantik sebagai PJ Gubernur Jabar

Bahtiar juga menyadur penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang mengatur ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebut,

yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Bahtiar menegaskan jabatan Iriawan kini tak lagi di struktural Polri. Ia menjabat sebagai Sestama di Lemhanas dan setara eselon I.

"Sekarang di lembaga Lemhanas, dia menjabat (setara) eselon satu sebagai Sestama Lemhanas. Setara Dirjen dan Sekjen, dan sesuai Keppres," jelas Bahtiar.

Iriawan akan menjadi Pj Gubernur hingga pemenang Pilkada Jabar dilantik. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memasuki akhir masa jabatan pada 14 Juni 2018. Sejak hari itu, Mendagri menunjuk Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai pelaksana harian gubernur.


(OJE)