Orang Tua Bertanggung Jawab soal Iuran Sekolah, bukan Anaknya

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 29 Jan 2019 23:06 WIB
Kekerasan di Sekolah
Orang Tua Bertanggung Jawab soal Iuran Sekolah, bukan Anaknya
Ilustrasi kekerasan, Medcom.id

Depok: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun tangan menyikapi kasus dugaan kekerasan yang dialami siswi SD, GNS, di Bogor, Jawa Barat. GNS diduga trauma usai mendapat hukuman 100 kali push up di sekolahnya.

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan GNS tak semestinya mengalami kejadian tersebut. Alasan pemberian hukuman, yang beredar di media massa, yaitu GNS menunggak pembayaran iuran sekolah. Sedianya sekolah, lanjut Retno, bijak menanggapi masalah tersebut.

"SD negeri kan sudah gratis. Tapi kalau swasta, kan ada Kartu Indonesia Pintar (KIP). Semestinya sekolah kreatif untuk mengatasi masalah ini," ujar Retno, Selasa, 29 Januari 2019.

Orang tua yang bertanggung jawab membiayai sekolah, bukan anaknya. Kewajiban dan hak anak adalah belajar serta bermain. 

Baca: Siswi SD yang Dihukum Push Up Mengalami Trauma

“Jika benar tidak mampu maka libatkan komite sekolah sebagai perwakilan orangtua, mereka akan bicara. Nanti akan dicarikan solusi," bebernya.

Sekolah mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ditambah, peluang anak untuk mendapatkan KIP.

Sementara itu, KPAI berencana untuk mendatangani Dinas Pendidikan setempat untuk selanjutnya mengkroscek langsung ke sekolah dan siswi yang menjadi korban. 

“Kita coba selidiki. Kita juga akan mencari si anak dan orang tuanya. Kita harus tahu persis versi si anak, orang tua dan sekolah,” terangnya.

Selain itu, KPAI juga segera berkoordiansi dengan pemerintah daerah termasuk melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A.

“Kita akan duduk bareng untuk pemulihan trauma. Kemudian jika dia trauma skolah disitu, maka yang kita pindahkan, dekat rumahnya. Pendidikan anak harus dipenuhi oleh negara. Jadi dia ini mengalami dua kekerasan, kekerasan fisik dan psikis. Untuk kasus ini, akan melibatkan banyak OPD terkait," pungkasnya.



(RRN)