Deddy Mizwar Pertanyakan Usulan Mendagri soal Pejabat Sementara Gubernur

Jaenal Mutakin    •    Jumat, 26 Jan 2018 19:31 WIB
pilgub jabar 2018
Deddy Mizwar Pertanyakan Usulan Mendagri soal Pejabat Sementara Gubernur
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Medcom.id - Jaenal Mutakin

Bandung: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jenderal polisi menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat. Permintaan Tjahjo itu dikritik Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Baca: Mendagri Tunjuk Polisi jadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut 

Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Deddy turut menjadi bakal calon gubernur berpasangan dengan Dedi Mulyadi. Sementara masa kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai gubernur akan habis. Sehingga, kursi nomor 1 pemerintahan provinsi Jabar akan kosong sementara waktu.

Menurut Deddy, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan pejabat sementara harus diisi oleh level madya yakni berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). "Nah, ini kenapa tiba-tiba muncul nama dari kepolisian. Ini harus dipertanyakan," ujar Deddy di Bandung, Jumat, 26 Januari 2018.

Deddy mengatakan nama polisi muncul sebagai pejabat sementara dibenarkan bila kondisi darurat. Lantaran itu, Deddy meminta pemerintah meninjau kembali permintaan Mendagri.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Indra Prawira, mengatakan usulan itu baru kali pertama terjadi. Sedianya, pejabat sementara diisi oleh pejabat di lingkungan pemprov ataupun Kemendagri.

"Kalau pengusulan perwira tinggi Polri menjadi penjabat sementara gubernur dengan tujuan menjaga netralitas, itu tidak akan jadi jaminan. Justru aparatur sipil negara harus netral saat pilkada. Tapi, di Jabar, mantan anggota Polri mengikuti pemilihan," ungkap Indra.

Selain Deddy-Dedi, Pemilihan Gubernur Jabar diikuti tiga pasang calon. Mereka antara lain Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

Anton merupakan perwira tinggi Polri. Pada 2016 hingga 2017, Anton menjabat sebagai Kapolda Jabar dengan pangkat Inspektur Jenderal.


(RRN)