Buruh Se-Jabar Minta Aher Tolak Peraturan soal Pengupahan

Jaenal Mutakin    •    Kamis, 27 Oct 2016 17:04 WIB
upah
Buruh Se-Jabar Minta Aher Tolak Peraturan soal Pengupahan
Demo buruh tolak PP pengupahan di Jabar, MTVN - Jaenal Mutakin

Metrotvnews.com, Bandung: Ribuan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis 27 Oktober. Mereka mendesak Gubernur Ahmad Heryawan atau Aher tak memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017.

Buruh menilai PP tersebut tak berpihak pada masyarakat kecil. PP itu mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penetapan UMK.

"Peraturan tersebut merugikan buruh," kata seorang buruh yang berorasi di halaman Gedung Sate.

Para buruh berasal dari berbagai daerah di Jabar. Di antaranya Bekasi, Purwakarta, Depok, dan Cimahi.

Lantaran itu, buruh meminta Gubernur Aher menolak PP. Mereka juga meminta UMK naik Rp650 ribu pada 2017.

Pada 2016, wilayah Jabar masih memegang rekor nilai tertinggi UMK se-Indonesia. Yaitu UMK Karawang sebesar Rp3.330.505.

Sementara UMK Bandung 2016, sebagai ibu kota provinsi, yaitu Rp2.626.940. Sedangkan nilai UMK terkecil di wilayah Jabar yaitu Pangandaran sebesar Rp1.324.620.



(RRN)