BBPOM Jabar Tindak Tegas Apotek dan Toko Obat Nakal

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Sabtu, 17 Sep 2016 06:35 WIB
obat berbahaya
BBPOM Jabar Tindak Tegas Apotek dan Toko Obat Nakal
Ilustrasi. (Foto: Antara/Rosa Panggabean).

Metrotvnews.com, Bandung: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jawa Barat terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan di ribuan apotek dan toko obat yang ada di Jawa Barat.

Kepala BBPOM Abdul Rahim Jabar mengatakan, jalinan kerja sama antara pihaknya dengan Dinas kesehatan Kota/kabupaten juga beserta kepolisian terus dilakukan. Dalam satu tahun, pihaknya menargetkan 23 perkara yang harus diselesaikan, beberapa diantaranya menangani masalah apotik dan toko obat nakal.

"Masalah yang kita temui di lapangan biasanya mengenai penjualan obat daftar G yang seharusnya sesuai resep dokter namun dijual kepada pihak yang tidak berwenang," ungkap Abdul saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor BBPOM Kota Bandung, Jalan Pasteur, Bandung Jawa Barat diberitakan Sabtu (17/9/2016).

Abdul menuturkan, selain itu ada juga apotik yang pengadaan obatnya tidak sesuai, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium ternyata ilegal. Namun kasus-kasus seperti ini tidak banyak, dan pihak BBPOM langsung melakukan tindakan tegas.

"Tentunya kita lakukan tindakan tegas, kita panggil pemiliknya dan bisa kita cabut izin apoteknya dengan memberikan rekomendasi pencabutan izin ke pihak Dinkes. Selain itu ada juga apotik yang bermasalah dalam hal administrasi, kita berikan sanksi administratif," bebernya.

Abdul menerangkan, ada tiga kategori obat-obatan yang tersebar di apotek maupun toko obat yaitu obat daftar G, obat bebas dan obat bebas terbatas. Seluruh obat tersebut memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun BBPOM sendiri.

"Secara umum, untuk obat-obatan, ada obat Daftar G itu berlabel lingkaran merah bertuliskan huruf K ini harus dengan resep dokter. Sedangkan obat bebas dengan label lingkaran hijau itu bisa kita temukan di warung, dan obat bebas terbatas yaitu dengan lingkaran biru itu kita temukan di apotek atau toko obat," terangnya.

Saat disinggung mengenai perizinan apotek dan toko obat, Abdul mengatakan sepenuhnya diberikan oleh Dinas Kesehatan. Namun Abdul menerangkan bahwa ketika akan membuat apotek harus memiliki sarana dan prasarana serta apoteker penanggung jawab yang nantinya diajukan ke pihak Dinas Kesehatan.

"Setelah persyaratan itu dicukupi, nanti Dinkes melihat kelengkapannya, administrasinyan, ruangan-ruangannya dan setelah itu, Dinkes memberikan surat izin pembuatan apotek," terangnya.

Dalam pengawasan obat-obatan apotek maupun toko obat di Jawa Barat, selama ini pihaknya menilai dalam kategori baik. Abdul melihat dari sisi administrasi dan produksi apotek-apotek di Jawa Barat sudah sesuai dengan aturan.

"Saya lihat sudah baik, kita kan kerja sama dengan pihak-pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan sidak dan dari administrasi maupun produk kita nilai baik," tutup Abdul.
 


(HUS)