Mahfud MD Nilai Gelar HC untuk Megawati Tepat

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 08 Mar 2018 19:10 WIB
megawati
Mahfud MD Nilai Gelar HC untuk Megawati Tepat
Mahfud MD, di IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang

Bandung: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengapresiasi keberhasilan Megawati Soekarnoputri setelah memperoleh Gelar Doktor Causa (DR.H.C.) Bidang Politik Pemerintahan, dari Institut Pemerintahan dalam negeri (IPDN).

Mahfud menuturkan, gelar tersebut pantas diberikan kepada Megawati Soekarnoputri melihat sepak terjangnya ketika menjabat sebagai Wakil Presiden maupun Presiden Republik Indonesia.

"Bu Mega telah membuktikan itu (menjalankan politik dan pemerintahan) ketika menjadi presiden, wakil presiden maupun ketika memimpin partai beliau mampu mengarahkan partai dalam memperkuat Indonesia. Jadi saya kira tepat," ungkap Mahfud, saat menghadiri penganugerahan Gelar Dokter Causa kepada Megawati Soekarnoputri di Gedung IPDN, Jalan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kamis 8 Maret 2017.

Mahfud mengatakan gelar Doktor Kehormatan, Honoris Causa, tidak hanya diberikan kepada karya-karya yang bersifat filosofis, tetapi juga kepada mereka yang telah mengukir prestasi pada kemaslahatan masyarakat.

Menurut Mahfud, Megawati sudah mengukir prestasi tersebut baik saat menjadi Presiden, Wakil Presiden maupun ketika memimpin partai.

"Ibu Mega sebagai pemimpin partai mampu mengarahkan partai untuk memperkuat Indonesia, tapi yang paling menonjol dari itu adalah praktiknya ketika memimpin politik di negeri ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden," jelas Mahfud.

Presiden RI kelima Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa ketujuh oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018.

Gagasan dan jasa Megawati yang menjadi poin penilaian antara lain selama menjabat sebagai Presiden RI kelima terutama terkait dengan kebijakan strategis dan politik pemerintahan, Megawati telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen UUD 1945.

Megawati juga Presiden RI kelima yang menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah.

Selain itu, Megawati telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.

Kemudian Megawati merupakan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah dilakukan perubahan UU Pemerintahan Daerah.

Megawati selama menjabat Presiden juga konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku pascatuntutan reformasi 1998, terutama saat krisis ekonomi melanda Indonesia.

Megawati juga dipandang sebagai orang yang berjasa membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF serta mampu mengatasi gerakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, misalnya di Aceh, Ambon, Papua.

Lebih jauh Megawati juga dinilai telah berjasa melakukan penyatuan lembaga kader Pamong Praja melalui ikatan kedinasan. Kepemimpinan Megawati selama 2001-2004, dipandang telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang.


(ALB)