Kesadaran Penyelenggara Negara Melaporkan LHKPN di Jabar Rendah

Jaenal Mutakin    •    Jumat, 04 Nov 2016 09:28 WIB
lhkpn
Kesadaran Penyelenggara Negara Melaporkan LHKPN di Jabar Rendah
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan -- MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Bandung: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tingkat kepatuhan 100 anggota DPRD Jawa Barat masih rendah dalam melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

"Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah amanat Undang-undang, tapi nyatanya di lingkup Pemerintahan Provinsi Jabar angkanya masih rendah," kata Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, di Kantor Bappeda Jabar, Bandung, Kamis (3/11/2016)

Pahala menuturkan, sekitar 40 persen di kalangan eksekutif Jabar belum melaporkan LHKPN. Sementara di tingkat legislatif 97 persen. 

"Alasan anggota dewan belum melapor masih lagu lama yakni mereka tidak disebut dalam Undang-Undang sebagai yang wajib melapor dan hanya DPR saja. Tapi dalam undang-undang lain, penyelenggaran negara itu juga DPRD," ujarnya. 

Baca juga: KPK Buka Loket Penyerahan LHKPN Peserta Pilkada

Pahala meminta DPRD Jabar mencontoh anggota DPR RI yang kini tingkat kepatuhannya sudah mencapai 93 Persen. Legislator di Senayan, kata Pahala, awalnya tak mengindahkan pentingnya melaporkan harta kekayaan. Namun karena ada semacam kompetisi antaranggota kini kondisinya berubah.

"Secara nasional tingkat kepatuhan pejabat negara saat ini sudah mencapai angka 70 Persen, KPK menargetkan hingga akhir 2016 ini tingkat kepatuhan mencapai 80 Persen," katanya.

Pengisian laporan kekayaan  meningkat, KPK berencana mengumumkan para penyelenggara negara dan daerah yang kepatuhannya rendah pada Hari Anti Korupsi 9 Desember mendatang, melalui media massa.

"Anggota DPRD Jabar harus patuh pada pelaporan ini karena meskipun hanya 5 tahun menjabat mereka adalah penyelenggara negara," pungkasnya.
 


(MEL)