Calon Kepala Daerah Diingatkan tak Beriklan di Media Massa

Rizky Dewantara    •    Rabu, 10 Jan 2018 19:08 WIB
pilkada serentak
Calon Kepala Daerah Diingatkan tak Beriklan di Media Massa
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Undang Suryatna, Medcom.id - Rizky Dewantara

Bogor: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Undang Suryatna menekankan calon kepala daerah tidak melakukan kampanye dan beriklan di media massa. Itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Sosialisasi terkait pelarangan kampanye atau beriklan pada peserta calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, menurut Undang, pihaknya selalu menjelaskan terkait tata tertib calon kepala daerah dalam melakukan segala bentuk kegiatan hingga waktu pencoblosan dimulai.

"Setiap pasangan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah ke KPU, selalu saya sampaikan terkait masalah pelarangan kampanye juga beriklan di media cetak dan elektronik," terangnya, di kantor KPU Kota Bogor, Kecamatan Bogor Timur, Jawa Barat, Rabu 10 Januari 2018.

Masih kata Undang, pelaksanaan Pilkada 2018, mulai dari alat peraga kampanye, debat kandidat dan iklan sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBD yang telah disediakan. Total Rp 37,9 miliar anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Bogor.

 "Ini untuk kesetaraan peserta kepala daerah, jadi tidak ada kesenjangan dalam melakukan kampanye. Jadi semua mendapatkan porsi yang sama," pungkasnya

Undang juga menegaskan, jika ada temuan calon kepala daerah melakukan kampanye dan beriklan di media massa, Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor, akan menindaklanjuti temuan tersebut. Sanksi tegasnya pembatalan sebagai calon, apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Panwaslu harus melihat kasusnya, apakah dibuat oleh pasangan calon atau pihak lain. Sudah wewenang Panwaslu untuk menilai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada," paparnya.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Panwaslu Kota Bogor Yustinus Elias. Ditegaskan dia, bahkan media massa yang terlibat akan dinilai oleh lembaga yang memang menyelenggarakan kode etik, yaitu dewan pers.

"Bisa saja ada sanksi dari dewan pers, apakah media itu memberitakan satu pasangan saja atau gantian, itu mengarah ke keberpihakan," ungkap Yustinus. (Dewantara)



(RRN)