Layanan Aduan Nelayan Dinilai Tak Efektif

Ahmad Rofahan    •    Sabtu, 27 Aug 2016 16:39 WIB
perompakan
Layanan Aduan Nelayan Dinilai Tak Efektif
Rosid, Asisten Ketua SNI Cirebon (Tengah) dan Nambri (menggunakan topi) saat menceritakan perompakan yang dialami para nelayan (Foto: MTVN/Ahmad Rofahan)

Metrotvnews.com, Cirebon: Serikat Nelayan Indonesia pesimistis dengan layanan pengaduan (hotline) yang akan diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan efektif menampung aspirasi dan aduan nelayan. Aduan akan terkendala masalah teknologi dan jaringan di tengah laut.

Layanan aduan bagi nelayan itu merupakan respons dari KKP menanggapi maraknya perompakan yang terjadi di perairan Lampung beberapa bulan terakhir. Rencana itu menyusul unjuk rasa nelayan Pantai Utara (Pantura) di Jakarta beberapa waktu lalu yang meminta perlindungan pada KKP terkait maraknya perompakan terhadap nelayan.

Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana mengatakan, sebagian besar korban perompakan di perairan Lampung adalah nelayan kecil yang tidak memiliki kelengkapan teknologi. Nelayan itu mencari rajungan di perairan Lampung dan tidak bisa menggunakan ponsel saat di tengah laut.

"Tidak ada sinyal, bagaimana mau melaporkan," kata Budi Laksana saat dihubungi Metrotvnews.com, Sabtu (27/8/2016).

Selain itu, kata Budi, nelayan biasanya kembali ke darat setelah dua hari menangkap rajungan dan ikan selama dua hari. Sehingga tidak efektif jika melapor dari darat.

"Kalau lapornya menunggu saat mendarat, kejadiannya sudah lewat. Tapi kalau lewat hotline, mereke tidak ada akses ketika berada di tengah laut," ujar dia.

SNI berharap pemerintah melalui petugas keamanan dan KKP menambah pos-pos pengamanan di beberapa titik yang dinilai rawan. SNI juga meminta petugas keamanan siap di pos masing-masing dan patroli. Sebab, berdasarkan laporan sejumlah nelayan, pos pengamanan sering tidak ada petugas sehingga sulit mengadu.

"Kami minta yang ditingkatkan itu pos dan petugasnya. Biar langsung tanggap ketika ada laporan," imbuh dia.

SNI menyayangkan pemerintah khususnya KKP tidak melibatkan para nelayan dalam mencari solusi atas masalah ini. Sehingga solusi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan.

"Kemarin katanya perwakilan SNI mau diundang ke Lampung untuk membahas masalah ini. Namun tidak tahu mengapa, tiba-tiba dibatalkan," kata Budi.


(TTD)