Eks Wali Kota Depok Mangkir saat akan Diperiksa Sebagai Tersangka

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 06 Sep 2018 12:46 WIB
kasus korupsi
Eks Wali Kota Depok Mangkir saat akan Diperiksa Sebagai Tersangka
Kuasa Hukum Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Kamis, 6 September 2018. Medcom.id/ Octavianus Dwi Sutrisno.

Depok: Eks Wali Kota Depok, Nur Mahmudi mangkir saat dipanggil penyidik Polresta Depok hari ini. Sedianya Nur Mahmudi akan dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Tapos Kota Depok.

Kuasa Hukum Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim mengatakan, kliennya dalam keadaan sakit dan harus menjalani pemeriksaan dokter.

"Dia sakit bagian kepala, istilah medisnya saya kurang paham. Tapi yang jelas beliau sedang dalam proses pemulihan dan saat ini sudah dirujuk ke RSCM," kata Iim di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Kamis, 6 September 2018.

Baca: Nur Mahmudi tak akan Diperlakukan Spesial

Iim menjelaskan, kliennya masih mengalami sakit di bagian kepala belakang pasca benturan saat mengikuti pertandingan bola voli pada Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia, 18 Agustus 2018.

Iim menjelaskan, sejumlah luka masih terlihat dari beberapa bagian tubuh Nur Mahmudi. Namun Iim memastikan jika kliennya tidak akan lari dari proses hukum yang sudah berjalan.

"Saya juga baru ketemu kemarin, sudah lama tidak ketemu setelah melihat kondisinya memang ada bekas darah mengering di mata sebelah kiri, di bagian leher juga ada bekas darah mengering biru karena benturannya pada saat main voli itu," jelas Iim.

Selain Nur Mahmudi, Eks Sekertaris Daerah (Sekda) Depok, Harri Prihanto juga mangkir dari panggilan penyidik Polresta Depok pada Rabu, 5 September 2018.

Nur Mahmudi Ismail dan Harri Prihanto ditetapkan tersangka oleh Penyidik Tipikor Polresta Depok beberapa waktu lalu. Keduanya diduga terlibat korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Negara disebut merugi Rp10 miliar.

Baca: Eks Wali Kota Depok Diduga Korupsi Rp10 Miliar


(DEN)