Dinasti Politik Jadi Perhatian Khusus KPK

Roni Kurniawan    •    Rabu, 18 Apr 2018 11:20 WIB
kasus korupsipilkada serentakpilkada 2018
Dinasti Politik Jadi Perhatian Khusus KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Bandung: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyoroti dinasti politik pada pemerintahan di setiap daerah saat Pilkada berlangsung. Dinasti politik pun menjadi perhatian khusus KPK karena rawan terjadinya tindak pindana korupsi.

"Ada yang menjadi atensi khusus dari KPK adalah para calon yang membuat dinasti politik," kata Basaria di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 17 April 2018.

Dinasti politik kerap terjadi di beberapa daerah untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Hal itu pun memicu untuk melakukan berbagai cara agar tidak melepaskan jabatan ke orang lain selain keluarga.

"Jadi seolah-olah jabatan itu kerajaan keluarga. Dari bapak ke anak, istri atau sebaliknya. Banyak modus operandi, ada anaknya jadi Bupati dimanfaatkan bapaknya untuk jadi gubernur. Ini fakta KPK," sambung Basaria.

Basaria menilai, para kepala daerah yang hendak memasuki masa akhir jabatannya tidak rela untuk melepaskan kekuasaan yang dimiliki. Hal itu pun yang menjadi kekhawatiran KPK akan terjadi pada Pilkada serentak 2018 ini.

"Kalau kita pelajari mereka mempertahankan bentuk materi yang tidak iklas diberikan kepada orang lain," cetusnya.

Atas dasar itu, KPK pun kini terus mengawasi seluruh calon kepala daerah hingga keluarganya. Terakhir, KPK menangkap Bupati Bandung Barat Abubakar karena kedapatan meminta upeti kepada beberapa dinas untuk kepentingan kampanye istrinya, Elin Suharliah.

"Kita aktif mendampingi dan memonitor proses pilkada di seluruh Jndonesia. Supaya mendapatkan kepala daerah yang berinterigritas," tegasnya.


(SUR)