Ribuan Guru Honorer Geruduk Pemkab Bogor

Rizky Dewantara    •    Rabu, 19 Sep 2018 20:49 WIB
gurutenaga honorer
Ribuan Guru Honorer Geruduk Pemkab Bogor
Sedikitnya 7.000 guru honorer memadati Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Medcom.id/Rizky Dewantara

Bogor: Nasib 14 ribu guru tak tetap (GTT) atau honorer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semakin tercekik. Kesempatan jadi PNS (pegawai negeri sipil) kecil.

Kehidupan mereka tak menentu karena gaji selama empat bulan terakhir belum dibayarkan.  Musababnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak kunjung cair.

Ketidakjelasan nasib belasan ribu guru honorer di wilayah Kabupaten Bogor berbuntut aksi Bela Guru Jilid II. Sedikitnya 7.000 guru honorer memadati Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mereka mendatangi Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menemui kepala daerah Kabupaten Bogor. Tapi, keinginan ribuan guru honorer tak berjalan terpenuhi.

Mewakili Pemkab Bogor, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menemui ribuan guru untuk mendengarkan tuntutannya. DPRD Kabupaten Bogor pun memediasi Pemkab Bogor dan beberapa perwakilan guru honorer.

"Ada enam poin yang kami sampaikan, antara lain meminta SK (surat keputusan) Bupati, meminta Pemkab Bogor menolak CPNS 2018 dan meningkatkan kesejahteraan honorer," ungkap Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor Halim Sahabudin, kepada wartawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 19 September 2018.

Mereka menuntut Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honor dari Bupati Bogor segera diterbitkan. Guru honorer sudah menanti selama lima tahun.

"Kami ingin guru honor bisa menerima dana sertifikasi profesi guru, jika SK Bupati itu diberikan," ujar dia.

Halim mengaku, ribuan guru honorer di Kabupaten Bogor menggantungkan hidupnya dari upah sekolah tempat mereka mengajar. Besarannya pun tidak merata antara satu sekolah satu dengan sekolah lainnya.

"Ada yang digaji Rp500 ribu, bahkan sampai ada yang  Rp250 ribu per bulannya. Ironisnya lagi, kami sudah empat bulan belum menerima gaji," akunya.

Terbentur aturan

Kepala Disdik Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menjet menyebut Pemkab Bogor tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjawab tuntutan para honorer. Namun, dia mengaku roda pendidikan di Bumi Tegar Beriman sangat bergantung pada guru honorer.

"Sifatnya, pemerintah daerah hanya merekomendasikan ke pusat saja," ucap Luthfie

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Dadang Irfan menjelaskan, Bupati Nurhayanti bukannya tidak ingin mengeluarkan SK kepada guru honor. Pemkab Bogor terbentur aturan dari Kemendikbud yang melarang pemerintah daerah mengangkat tenaga honor.

"SK bisa turun jika ada izin dari Kemendikbud. Makanya tadi saya bilang ke DPRD supaya menyurati Ibu Bupati. Bupati pun memiliki dasar untuk meminta SK ke pemerintah pusat," paparnya, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 19 September 2018.


(SUR)