Rencana Pembangunan Jalan Banten-Jabar Diprotes

Farhan Dwitama    •    Rabu, 17 Oct 2018 19:16 WIB
jalan
Rencana Pembangunan Jalan Banten-Jabar Diprotes
Pengendara melintasi jalan yang akan dibangun untuk menghubungkan Banten dengan Jabar, di Tangerang Selatan, Rabu, 17 Oktober 2018, Medcom.id - Farhan Dwi

Tangerang: Rencana pembangunan jalan di sekitar perumahan Pupspiptek, Tangerang Selatan, menuai protes. Rencananya, jalan itu menghubungkan daerah Bogor, Jawa Barat, dengan Banten.

Pembangunan jalan baru mendapat protes dari 50 warga penghuni rumah negara di Perumahan Puspiptek. Mereka mempertanyakan alasan pembangunan jalan bukan di jalur yang sudah ada.

Ketua Persatuan Pioner Penghuni Rumah Negara Puspiptek (P3RNP), Pardamean Sebayang, mengatakan rencana pembangunan jalan berdampak pada mereka. Puluhan penghuni rumah terancam tergusur. Sebab, pembangunan jalan berimbas pada 50 rumah pegawai aktif dan pensiunan yang tinggal di komplek Perumahan Puspiptek. 

“Sebenarnya di jalan yang sudah ada bisa dilakukan pelebaran jalan dan sangat memungkinkan karena sebelah-sebelah jalan itu masih tanah kosong. Bukan justru menghapus tanah negara dan menggusur permukiman kami. Kami abdi negara pegawai dan pensiunan negara yang telah mengabdi puluhan tahun,” kata Pardamean di Tangerang Selatan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Pardamean mengatakan penghuni perumahan terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) yang masih aktif. Sedangkan 50 persen rumah dihuni pensiunan PNS dari instansi LIPI, Batan, BPPT, dan Puspiptek. Mereka menempati rumah-rumah itu sejak puluhan tahun lalu.

Wenda Permana, warga setempat, mengaku diminta mengosongkan rumah tersebut. Padahal, ujarnya, ia masih aktif berdinas di LIPI.

"Semua pegawai di LIPI, Batan, Puspiptek dari Jogja, Bandung, dipaksa pindah ke sini (komplek perumahan Puspiptek), malah pilihannya kalau tidak mau, harus lepas dari kedinasan. Kami ini sudah puluhan tahun mengabdi, semua perintah kami jalani, sekarang kami yang masih bersumbangsih untuk negara malah dibeginikan. Padahal janjinya itu, rumah ini bisa kami miliki dan buktinya ada 14 rumah di sini sudah tersertifikat pribadi. Itu senior-senior kami,” kata dia. 

Pantauan Medcom.id, jalan baru lintas provinsi itu bersinggungan dengan kawasan permukiman di komplek rumah negara Puspiptek. 

Kabid Sarana Kawasan Puspiptek Dwi Wiratno menerangkan rencana pembangunan jalan masih dalam tahap Detail Engineering Desain (DED). Proyeknya dijalankan setelah proses DED dari Puspiptek dan PUPR Provinsi Banten dan Jawa Barat rampung. 

Dwi membantah tudingan yang menyebutkan rencana tersebut merugikan warga perumahan Puspiptek. Justru, ujarnya, upaya itu untuk melindungi aset.

"Kami memang kawasan eksklusif karena ada fasilitas iradiator nuklir di sini,” katanya. 

Menurut Dwi, Puspiptek akan merelokasi penghuni yang berstatus PNS aktif yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut. Sementara penghuni yang sudah pensiun tak dapat ganti rugi.

“Kalau mereka mau pindah kami bantu sediakan kendaraan dan sopir untuk pindahan. Tapi kalau ganti rugi, relokasi atau uang kerahiman itu tidak ada,” ucap dia.

Hal itu, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI 101/M//Kp/2006 tentang penetapan status rumah negara golongan I di kawasan Puspiptek. 

“Mengacu kepada SKM itu, kita telah mempunyai dasar hukum bagi upaya untuk menertibkan buku pedoman penghunian rumah negara di kawasan Puspiptek,” kata dia.



(RRN)