Pemkot Bandung tak Diizinkan Bangun Rumah Terbakar di Malabar

Roni Kurniawan    •    Senin, 14 May 2018 14:04 WIB
kebakaran
Pemkot Bandung tak Diizinkan Bangun Rumah Terbakar di Malabar
Puluhan rumah di Kecamatan Lengkong, Bandung, terbakar pada 3 Mei 2018, Medcom.id - Roni

Bandung: PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung, Jawa Barat, tak mengizinkan pemerintah membangun kembali pemukiman di Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong. Awal Mei 2018, puluhan rumah di Jalan Karees Kulon, Malabar, itu terbakar.

Baca: Tabung Elpiji Meledak, 26 Rumah Terbakar

Kepala Daop 2 Bandung Saridal mengatakan sebagian besar lahan milik KAI. Bangunan yang berdiri di lahan itu pun bukan rekomendasi KAI. Jadi, pembangunan lahan tak sesuai standar.

"Karena enggak beli tanah, bangunnya asal-asalan. Jadi kami enggak berani mengizinkan," kata Saridal di Bandung, Senin, 14 Mei 2018.

Ia mengaku jika tetap diberikan izin untuk membangun saat ini khawatir akan terjadi kebakaran seperti awal Mei lalu. Pasalnya mayoritas bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT KAI terbilang sangat padat dan tidak beraturan.

"Karena efeknya bisa kebakaran lagi. Membangun (rumah) itu kan ada standarnya. Boleh di cek bangunan di lahan PT KAI, konstruksinya enggak standar dan bahaya. Saya enggak berani (beri izin) dibangun nanti kebakaran lagi," tuturnya.

Namun diakui Saridal, pihaknya menunggu keputusan dari Direksi PT KAI yang menyangkut aset lahan. Pasalnya hingga kini, belum diketahui warga yang membangun di atas lahan milik PT KAI itu menggunakan sistem sewa atau tidak.

"Skema kerja sama bisa, tinggal apakah itu akan dibangun rusunawa atau apa. Sehingga aset kita tidak hanya diserobot, tapi ada pemasukan. Mungkin saja kalau skema kerja samanya jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan warga harus kehilangan tempat tinggal di Jalan Karees Kulon RT 03/RW 06, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, 3 Mei 2018 silam. Mereka pun kini harus mengungsi kesebuah hotel di dekat area tersebut yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Sebanyak 43 kepala keluarga terdiri dari 188 jiwa kini masih menunggu keputusan dari PT KAI dan Pemkot Bandung untuk melanjutkan hidupnya bermukim.



(RRN)