Dishub Jabar Mengkaji dan Menyiapkan 'Rel' Angkutan Online

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 02 Nov 2017 20:07 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Dishub Jabar Mengkaji dan Menyiapkan 'Rel' Angkutan Online
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Metrotvnews.com, Bandung: Peraturan Menteri Perhubungan 108 tahun 2017 masih disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan di tujuh wilayah di Indonesia. Terbitnya Permenhub tersebut menjadi sebuah inspirasi sehingga memperbaiki kualitas transportasi online maupun konvensional.

"Dengan adanya aturan ini, ada kejelasan mengenai kepastian usahanya tidak bebas tanpa naungan," ucap Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik di Kantor Dishub Jabar, Jalan Sukabumi Kota Bandung, Kamis 2 November 2017.

Dedi menerangkan, ada batasan wilayah operasi yang akan dikaji oleh pemerintah daerah masing-masing. Pertama, Operasi kota terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Bodebeka-Pur (Bogor, Depok, Bekasi Karawang, Purwakarta). Kedua, Bandung Raya dan terakhir Cirebon.

"Kemudian ada kawasan-kawasan strategis seperti Garut, Priangan, Sukabumi dan daerah lain. Ini kita atur setelah penghitungan kuota dari Kabupaten dan Kota yang kemudian masuk ke Provinsi lalu diproses," bebernya.

Dedi menjelaskan, sudah ada metode untuk menghitung permasalahan kuota taksi online.

(Baca: Taksi Online Harus Berbadan Usaha)

"Nanti, Pemda akan diberikan kewenangan untuk menentukan kuota angkutan yang disesuaikan mulai dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya," katanya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan akan dibentuk juga Forum Grup Diskusi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan transportasi di wilayah Jawa Barat untuk menentukan kuota dan wilayah operasi. Seluruh pihak yang terkait harus bisa menjalankan aturan dalam waktu tiga bulan.

Menurutnya, dalam waktu tiga bulan ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh pihaknya yaitu penetapan kuota, wilayah operasi dan pengujian KIR.

(Klik: Angkutan Konvensional Desak Pergub Taksi Online Segera Diterbitkan)

"Pengujian KIR ini kita lakukan dengan para penguji (KIR) di Kabupaten maupun Kota, kalau misalkan uji mobil baru cukup dengan sertifikasi soal anggaran pengujian kita sesuaikan (kemampuan Pemda Daerah)," paparnya.

Dirinya berharap, pengujian KIR diusulkan oleh pemerintah  Kabupaten maupun Kota pasalnya, mereka yang mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran.

"Mereka yang akan usulkan ke Provinsi melalui Dishub, sebelum diusulkan kita olah dalam Forum grup diskusi terlebih dahulu agar lebih transparan dalam penentuannya," pungkasnya.

Sebelumnya PM 108 merupakan, pengganti PM 26 tahun 2017 yang sebelumnya di Yudisial Review oleh mahkamah agung. Ada 9 point dalam aturan tersebut yaitu mengatur soal kuota, tarif, wilayah operasi, argo meter, jumlah kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama badan hukum, Sertifikat registrasi (SRUT) dan peran aplikator, Domisili tanda kepemilikan nomor kendaraan (TNKB).

(Baca: Permen 108/2017 Jadi Solusi Kisruh Transportasi Jabar)


(SUR)